LOKAKARYA REGIONAL : Rakyat Pasifik telah mengakui, dan memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap mantan Perdana Menteri Vanuatu Moana Karkakas Kalosil pemimpin dunia pertama untuk berbicara di PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.
Madang, Papua Nugini, Vanuatu kepala adat/ketua adat tradisional akan menggunakan protokol untuk mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap lebih keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara dan polisi Indonesia di Papua Barat.
(2, September 2014).
Kepala Selwyn Hago Pentakosta Pulau mengatakan lokakarya regional di sini hari ini bahwa ia akan mendekati Perdana Menteri Vanuatu, John Natuman, pekan depan untuk mengatasi pelecehan di PBB.
"Vanuatu secara tradisional mendukung rakyat Papua Barat sejak kemerdekaan 30 tahun yang lalu," kata Kepala Selwyn.
"Waktunya telah tiba untuk berbicara lagi karena kita (orang Pasifik) tidak bisa bebas sampai kita semua telah diberi kebebasan.
"Kecuali Papua Barat, Kanaky (Kaledonia Baru), Maohi (Polinesia Perancis) dan Rapa Nui (Easter Island) bebas, kita tidak bisa mengklaim memiliki kebebasan."
Kepala Selwyn berbicara di Madang tarian budaya Wansolwara, gerakan yang didedikasikan untuk memikirkan kembali bentuk pemerintahan, ekonomi dan pembangunan di daerah.
Delegasi termasuk aktivis, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dari Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Guam, Hawaii, Papua Nugini, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tonga dan Vanuatu.
Kepala Selwyn mengatakan ia akan menggunakan upacara adat untuk mengatasi masalah Papua Barat karena ini memiliki arti spiritual yang mendalam.
"Mudah-mudahan PM akan melihat keprihatinan yang mendalam yang kita miliki untuk saudara-saudara kita di Papua Barat dan dipindahkan untuk mengambil masalah itu di PBB atas nama orang-orang Pasifik," katanya.
Vanuatu sering menjadi suara Pacific tunggal terhadap kekejaman Indonesia di Papua Barat yang ditangkap dalam serangan militer pada tahun 1969 untuk menggagalkan referendum PBB tentang kemerdekaan yang sebelumnya diberikan oleh Belanda.
Mantan PM Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, adalah pemimpin dunia pertama untuk berbicara di PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.
Kepala Selwyn mengatakan semua orang Pasifik perlu dibuat sadar akan situasi di Papua Barat. Dia mengatakan mereka kemudian harus mendesak para pemimpin mereka untuk mengatasi masalah ini di tingkat internasional.
(2, September 2014).
Kepala Selwyn Hago Pentakosta Pulau mengatakan lokakarya regional di sini hari ini bahwa ia akan mendekati Perdana Menteri Vanuatu, John Natuman, pekan depan untuk mengatasi pelecehan di PBB.
"Vanuatu secara tradisional mendukung rakyat Papua Barat sejak kemerdekaan 30 tahun yang lalu," kata Kepala Selwyn.
"Waktunya telah tiba untuk berbicara lagi karena kita (orang Pasifik) tidak bisa bebas sampai kita semua telah diberi kebebasan.
"Kecuali Papua Barat, Kanaky (Kaledonia Baru), Maohi (Polinesia Perancis) dan Rapa Nui (Easter Island) bebas, kita tidak bisa mengklaim memiliki kebebasan."
Kepala Selwyn berbicara di Madang tarian budaya Wansolwara, gerakan yang didedikasikan untuk memikirkan kembali bentuk pemerintahan, ekonomi dan pembangunan di daerah.
Delegasi termasuk aktivis, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dari Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Guam, Hawaii, Papua Nugini, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tonga dan Vanuatu.
Kepala Selwyn mengatakan ia akan menggunakan upacara adat untuk mengatasi masalah Papua Barat karena ini memiliki arti spiritual yang mendalam.
"Mudah-mudahan PM akan melihat keprihatinan yang mendalam yang kita miliki untuk saudara-saudara kita di Papua Barat dan dipindahkan untuk mengambil masalah itu di PBB atas nama orang-orang Pasifik," katanya.
Vanuatu sering menjadi suara Pacific tunggal terhadap kekejaman Indonesia di Papua Barat yang ditangkap dalam serangan militer pada tahun 1969 untuk menggagalkan referendum PBB tentang kemerdekaan yang sebelumnya diberikan oleh Belanda.
Mantan PM Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, adalah pemimpin dunia pertama untuk berbicara di PBB tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.
Kepala Selwyn mengatakan semua orang Pasifik perlu dibuat sadar akan situasi di Papua Barat. Dia mengatakan mereka kemudian harus mendesak para pemimpin mereka untuk mengatasi masalah ini di tingkat internasional.
Post a Comment