TERATAI PANIAI

Pengduan Penculikan Martinus Yohame, KOMNAS HAM RI Bertemu Dengan Pengurus KNPB Sorong Raya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdgMRR-FNlehkwPJQIDN-xBVwGSV8kWrneLlEKpCvm7bi4wTk63UIod38lruy-Q_aGhCjCY3_FCBddum1vLFwuT5XnamVfKPFPOJolLlus41FDoXacNn88Dc-dYqoIlj2bkpsRl4eLBfu/s1600/P1010010.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwdgMRR-FNlehkwPJQIDN-xBVwGSV8kWrneLlEKpCvm7bi4wTk63UIod38lruy-Q_aGhCjCY3_FCBddum1vLFwuT5XnamVfKPFPOJolLlus41FDoXacNn88Dc-dYqoIlj2bkpsRl4eLBfu/s1600/P1010010.JPG" width="320" /> Ft Ilus : Pengaduan Komans HAM RI</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sorong : Atas penculikan terhadap kematian Martinus Yohame (26 th) Ketua Pengurus Komite Nasional Rakyat Papua (KNPB) di Sorong  Raya Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah  melakukan kunjungan untuk pertemuan bersama di Sekretariat KNPB di Sorong, Selasa 23 September 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Perwakilan Komnas telah membenarkan adanya pertemuan berlangsung di Sekretariat bersama pengurus KNPB di Sorong. Jam 15.00 waktu Papua Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Lanjutnya, Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan dari Solidaritas Kemanusiaan Se- Tanah Papua (SKTP) pada tanggal 1 September lalu. Dalam pernyataan pengaduan SKTP mendesak KOMNAS HAM  segera melakukan penyelidikan atas penculikan Martinus Yohame pada tanggal 20 Agustus 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
"Tuntutan penyelidikan adalah segera mendesak untuk pengungkapan pelaku penculikan untuk proses selanjutnya". </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sampai saat ini, pembunuhan misterius tersebut masih belum terungkap dari pihak aparat setempat. Namun dengan adanya kedatangan Komnas semoga ada harapan yang menjanjikan untuk proses pengungkapan selanjutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Kru Teratai Paniai menghubungi Koordinator SKTP membenarkan telah melakukan  pengaduan penculikan MY telah terdaftar di Komnas HAM RI. No 94.390. Kita tunggu reaksi dari hasil pertemuan tersebut.. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Lanjut dia, semoga ada harapan untuk menegakan keadilaan di tanah Papua. Tidak boleh kita/orang Papua dibunuh seperti hewan, kemudian tidak ditindaklanjuti pihak pelakunya. Ini pembunuhan karakter, pembunuhan jiwa dalam bingkai negara demokrasi. (Ungkapnya). 
 
Kami/ SKTP mengetahui bahwa KNPB adalah organisasi pergerakan yang menuntut hak - hak sipil rakyat Papua Barat. Organ  tersebut menuntut refrendum bagi rakyat sipil Papua Barat untuk hak politiknya.  Perjuangan mereka perjuangan yang damai dan bermartabat, bukan dengan cara kekerasan untuk menentukan hak- hak sipil rakyat.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Ketua Pimpinan mereka/(KNPB) Mako Musa Tabuni telah ditembak mati tahun 2012 di Jayapura. Pelaku masih belum terungkap, namun di duga adalah densus 88 anti terorisme. Masih banyak aktivis di bunuh oleh pihak aparat setempat. (tuturnya).</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Harapan segera mendesak " aparat setempat mengungkap pihak pelakunya. (MG). 
 
 </div>

Pengduan Penculikan Martinus Yohame, KOMNAS HAM RI Bertemu Dengan Pengurus KNPB Sorong Raya

Teratai Paniai 0 HUKUM DAN HAM 16:51

Ft Ilus : Pengaduan Komans HAM RI Sorong : Atas penculikan terhadap kematian Martinus Yohame (26 th) Ketua Pengurus Komite Nasional Rakyat Papua (KNPB) di Sorong Raya Komisioner Nasional Hak Asasi M…

Pemerintah Dunia Mengundang Gereja dan Kelompok Masyarakat Sipil di PBB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdbBSG58nua06gFRpDpbxYh_YVlUpDdpqtlk_F7vhXl-XgKQVhHLd8H7UmPe4PLD9RFuSLTluoYrwk7hdsffQ7rUJP-gRgxwielSBGZmmV7WFxFRUJGnGV3Dxps-tfgQ1uzUNQ9gJ2OYKy/s1600/PBB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdbBSG58nua06gFRpDpbxYh_YVlUpDdpqtlk_F7vhXl-XgKQVhHLd8H7UmPe4PLD9RFuSLTluoYrwk7hdsffQ7rUJP-gRgxwielSBGZmmV7WFxFRUJGnGV3Dxps-tfgQ1uzUNQ9gJ2OYKy/s1600/PBB.jpg" /> Ft : Logo PBB</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dunia : Pemerintah seluruh dunia telah mengundang gereja dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk dilihat dan didengar ketika datang ke advokasi hak asasi manusia masyarakat adat. Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan ekumenis komunitas agama adat yang menghadiri konferensi PBB, yang diselenggarakan pada  22-23 September di New York signifikan memberikan motivasi yang gigi untuk sebuah gerakan yang telah berusaha untuk mengamankan hak-hak Masyarakat Adat di seluruh dunia. Dokumen ini disepakati oleh semua negara anggota PBB pada pagi hari 22, September 2014 dan memperkuat Deklarasi PBB 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), efektif mengubah halaman di mana pemerintah yang bersangkutan. "Melalui dokumen, bangsa-bangsa dari negara dunia bahwa kesejahteraan masyarakat adat sangat penting untuk kesejahteraan planet ini," Uskup Mark MacDonald Gereja Anglikan Kanada mengatakan. MacDonald adalah yang pertama Adat Nasional Anglikan Uskup Kanada. MacDonald juga mengatakan bahwa pemerintah setuju untuk kemitraan dengan masyarakat adat, dan dokumen membutuhkan gereja dan anggota lain dari masyarakat sipil untuk masuk ke dalam kemitraan dan advokasi untuk komitmen dokumen. Dokumen, yang pada dasarnya pemerintah dunia berbicara kepada diri mereka sendiri, masyarakat sipil dan lain-lain. Untuk masyarakat adat mencakup berbagai petak keprihatinan termasuk memastikan hak-hak asasi manusia, konsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat ketika keputusan ekonomi yang penting dibuat dalam komunitas mereka, menyediakan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan; pemberdayaan pemuda; menangani kebutuhan sosial; persetujuan bebas tanpa paksaan; dan pengembangan nasional "rencana aksi" termasuk kebutuhan masyarakat adat.</div>

Pemerintah Dunia Mengundang Gereja dan Kelompok Masyarakat Sipil di PBB

Teratai Paniai 0 BERITA 13:59

Ft : Logo PBB Dunia : Pemerintah seluruh dunia telah mengundang gereja dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk dilihat dan didengar ketika datang ke advokasi hak asasi manusia masyarakat adat. Se…

TERATAI PANIAI

Pengduan Penculikan Martinus Yohame, KOMNAS HAM RI Bertemu Dengan Pengurus KNPB Sorong Raya

Pemerintah Dunia Mengundang Gereja dan Kelompok Masyarakat Sipil di PBB

Entri Popular

Kotak Komentar

Arsip Blog