MARI MENGENAL 7 (TUJUH) ISU PAPUA DI KOMUNITAS INTERNASIOAL

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgePU68ZbkPa2IVDgJuHL_6yXPkAggsie5I2yzGmqav6OS7YtNLhRosAMkyZeUpnppcDbPVmX7sV8aq_WGs2uZU4XOpfBRSloBdxZpTshnOyUtLmDiexuixvkbpbJbfpeCXRziyKhFAb6AG/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgePU68ZbkPa2IVDgJuHL_6yXPkAggsie5I2yzGmqav6OS7YtNLhRosAMkyZeUpnppcDbPVmX7sV8aq_WGs2uZU4XOpfBRSloBdxZpTshnOyUtLmDiexuixvkbpbJbfpeCXRziyKhFAb6AG/s1600/1.jpg" width="320" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgePU68ZbkPa2IVDgJuHL_6yXPkAggsie5I2yzGmqav6OS7YtNLhRosAMkyZeUpnppcDbPVmX7sV8aq_WGs2uZU4XOpfBRSloBdxZpTshnOyUtLmDiexuixvkbpbJbfpeCXRziyKhFAb6AG/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">Ft : Bendera dan Pulau Papua.</a></div> <div style="text-align: justify;"> Gerakan Benny Wenda menjadikan tempat tinggalnya sebagai House of Free West Papua di Oxford, awal Mei lalu, sontak menjadi perhatian publik domestik Indonesia. Seolah pemerintah Inggris telah berpaling dari sikap asli-nya pada Indonesia dengan memberi ruang kepada Benny Wenda. Betulkah demikian?. Pada tahun 2014 pembukaan kantor Free West Papua berbasis di Australia di bawah komando Negara Federal Papua Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada sidang Komite HAM tentang hak-hak SIPOL, Juli 2013, Sidang tingkat tinggi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), Maret 2014 dan Sidang Komite HAM tentang hak-hak EKOSOB, April 2014, di Jenewa, Komite dalam melihat permasalahan HAM di Indonesia, memberikan perhatian tersendiri mengenai Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Isu-isu penting itu yang menjadi diskusi menarik dalam Komite HAM PBB tadi. Delegasi Pemerintah Indonesia berupaya menjawab dan memberikan pandangan mengenai kondisi terkini Papua.Tetapi info yang masuk dari kalangan LSM ke Komite, seperti lebih dominan ketimbang dari unsur-unsur diplomasi resmi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: blue;">Isu pertama</span> ialah masalah perlindungan terhadap lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang menjadi sorotan utama ialah proyek raksasa Merauke Integrate Food Energy Estate (MIFEE) yang mencakup 1,2 juta ha luas tanah. Mengenai proyek ini komunitas internasional tampak lebih banyak menerima informasi dari LSM internasional katimbang institusi pemerintah. Banyak LSM Internasional pemerhati lingkungan beropini bahwa proyek ini lapar tanah ini. LSM pemerhati HAM, seperti Fransiscan Internasional, HRW dan Amnesty Internasional, bahkan mengopinikan ada indikasi intimidasi dan perebutan tanah secara paksa oleh investor yang didukung aparat di lahan MIFEE.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Opini-opini yang terlanjur disebar LSM ini sepertinya belum bisa dimbangi oleh unsur pemerintah terkait. Menurut hemat kami, itu terjadi akibat belum ada informasi yang matang mengenai program MIFEE itu secara terintegrasi. Masing-masing instansi pemerintah juga belum mengetahui dan memahami secara sungguh-sunguh kompleksitas dan realitas dari program MIFEE. Sehingga, mereka tidak mampu menyajikan data, fakta dan informasi seputar program MIFEE secara cepat dan akurat.<br /> Dalam perspektif komunitas internasional, Program MIFEE seluas itu, seolah akan dibangun sekali jadi dengan membuka lahan langsung seluas-luasnya. Ditilik dari sisi perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, kesan itu tentu menakutkan. Apalagi demi keberlanjutan Papua sebagai paru-paru dunia dalam menghadapi fenomena global warming.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Isu MIFEE dan rencana investasi besar lainnya, membawa komunitas internasional peduli pada <span style="color: blue;">isu kedua,</span> yaitu perlindungan atas tanah ulayat di Papua. Masyarakat internasional merasa khawatir atas isu perampasan tanah (land grabbing) yang begitu diopinikan oleh LSM internasional dengan frame pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan laporan Komnas HAM Indonesia saat ini juga berada dalam frame arus pemikiran itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Di mata komunitas internasional, masyarakat asli Papua dipandang sebagai masyarakat yang begitu tergantung pada tanah. Sementara aliran investasi yang diharapkan masuk ke Papua di bidang pertanian, pertambangan mineral dan energi (Migas) yang nota bene lapar tanah, belum diimbangi dengan pembuatan instrumen hukum yang mampu melindungi hak masyarakat asli Papua atas tanah ulayatnya. Tentu yang dikhawatirkan adalah kemungkinan tersingkirnya orang Papua akibat penetrasi modal yang akan begitu masif dalam kerangka program MP3EI.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: blue;">Isu ketiga</span> yang menjadi perhatian komunitas internasional adalah kebebasan berbicara dan ekspresi. Isu ini seperti bola salju di masyarakat internasional. Baru-baru ini LSM Tapol yang berdomisili di London mengangkat masalah ini. Sayang belum argumentasi dan penjelasan lugas dari instansi pemerintah Kedutaan-kedutaan RI seperti miskin informasi faktual dan terkini mengenai perkembangan masalah ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Komunitas Internasional berdasarkan informasi dari kalangan LSM melihat adanya tahanan politik di Papua akibat dari ketiadaan kebebasan berekspresi dan berbicara di Papua. Di samping itu tahanan politik juga dilihat sebagai bentuk dari belum berjalannya fair trial (pengadilan yang bebas). Pada hal saat ini, sejalan dengan demokratisasi dan reformasi sistem politik Indonesia, kebebasan berekspresi dan berbicara melalui lisan dan tulisan mekar di Papua. Demonstrasi mengusung segala macam pendapat, bisa terjadi setiap minggu. Mulai dari referendum, sampai merdeka, dengan mengibarkan bendera. Di sisi lain pengadilan terbuka untuk umum dengan kesaksian dan saksi, yang juga bebas menyampaikan pandangannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: blue;">Isu keempat</span>, yaitu, belum leluasanya jurnalis asing meliput langsung di Papua. Terbatasnya ruang gerak jurnalis media asing ke Papua, menjadi senjata pengkritik Indonesia. Hal itu tampak dari opini para anggota Parlemen Belanda, Inggris dan Selandia Baru. Implikasi minimnya jurnalis asing masuk ke Papua, adalah membubungnya kecurigaan komunitas internasional seolah Indonesia menyembunyikan sesuatu di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: blue;">Isu kelima</span> adalah pelanggaran HAM di Papua. Pidato Moana Carcasses Katokai Kalosil mantang Perdana Menteri Republik Vanuatu dihadapan sidang HAM PBB 25:10 persen populasi Papua telah dibunuh oleh tentara Indonesia, 4 Maret 2014. “ Sala satu isi pidato “sejak PEPERA tahun 1969 yang bersifat kontroversial itu, Bangsa Melanesia di Papua telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Dunia telah menyaksikan litani penyiksaan, pembunuhan, perampasan, perkosaan, penyerbuan militer, penangkapan sewenang-wenang dan perpecahan masyarakat sipil akibat operasi intelijen.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="color: blue;">Isu keenam</span> adalah  gereja - gereja pasifik terus mendorong penentuan nasip sendiri sebagai solusi bagi rakyat Papua Barat. Forum - forum terbuka isu Papua Barat menjadi  isu terpenting  setiap tahun. Gereja - gereja melihat "Genosida"  menjadi catatan penting untuk memberikan  dukungan (Self Determination) Referendum ulang bagi Rakyat Sipil Papua. <br /> <br /> <span style="color: blue;">Isu ketuju</span> adalah semua Faksi perjuangan Papua akan berkumpul di Vanuatu bulan Oktober  2014. Guna berburu digabungnya anggota tetap menjadi Malanesian Spearheat  Group (MSG). Pastinya perjuangan akan tambah seru  ditingkat Internasional.<br /> <br />  Pihak Jakarta telah melakukan pendekatan melalui sokongan dengan  milyaran rupiah kepada empat negara Fasifik namun tidak berhasil. Semua lapisan rakyat sipil di Fasifik mendukung Papua Merdeka kecuali pemimpin - pemimpin negara mereka yang  menolak. Akan tetapi  keputusan  forum MSG di PNG memutuskan bahwa semua faksi perjuangan Papua Merdeka besatu melakukan pengajuan ulang  permohonannya. <br /> <br /> Negara  Republik Vanuatu adalah sala - satu diantara empat negara fasifik yang mendukung penuh sepanjang waktu. Dukungan rakyat sipil Fasifik misalnya Fiji. Dukungan dari Sosial Demokratic Liberal Party (SOLDEPA) telah mengukuhkan manifesto  politik luar negeri. Semoga rakyat Papua berhasil di forum MSG yang  nanti. <br /> <br /> Dari ke-tuju isu diatas yang menjadi catatan penting bagi rakyat sipil Papua adalah kehadiran UP4B dan Otsus Plus hanya untuk menghilangkan isu Papua di tingkat Internasional. Point ke- lima sampai ke- 7 adalah isu hangat selama 2014. <br />   <br /> <br /> <br /> Oleh : Mahgo dan Nevos News.Com</div>

MARI MENGENAL 7 (TUJUH) ISU PAPUA DI KOMUNITAS INTERNASIOAL

Teratai Paniai 0 13:24

Ft : Bendera dan Pulau Papua. Gerakan Benny Wenda menjadikan tempat tinggalnya sebagai House of Free West Papua di Oxford, awal Mei lalu, sontak menjadi perhatian publik domestik Indonesia. Seolah …

Read more »

SIKAP KOMUNITAS TP AKSI PLN DI PANIAI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSVQ100QM-8BsEtpdgQQhwfFRqUoVQIz7GIw6riKrzy4FgFCnKpukgLu2f8-nUHPzuedBZOEksC-VdQ7Go8tcMr2zaDqCUX474gAwKXc8XhatFlKBlcvU5DhPoPtBJ4KFX-gS7gFtdsilz/s1600/Paniai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSVQ100QM-8BsEtpdgQQhwfFRqUoVQIz7GIw6riKrzy4FgFCnKpukgLu2f8-nUHPzuedBZOEksC-VdQ7Go8tcMr2zaDqCUX474gAwKXc8XhatFlKBlcvU5DhPoPtBJ4KFX-gS7gFtdsilz/s1600/Paniai.jpg" width="320" /> </a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSVQ100QM-8BsEtpdgQQhwfFRqUoVQIz7GIw6riKrzy4FgFCnKpukgLu2f8-nUHPzuedBZOEksC-VdQ7Go8tcMr2zaDqCUX474gAwKXc8XhatFlKBlcvU5DhPoPtBJ4KFX-gS7gFtdsilz/s1600/Paniai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">Ft MJ: Masa Aksi 25 Agustus 2014 di Paniai.</a></div> <div style="text-align: justify;"> <i>PLN Paniai siapa beruntung dan siapa yang rugi dan siapa memanfaatkan keadaan ini.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>ENERGI,</b> Dikabarkan ribuan warga di kota Enarotali Paniai, Provinsi Papua telah melakukan demonstrasi damai, senin (25/0814) lalu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Aksi 25 Agustus lalu menuai kritik dari se- kelompok intelektual yang ada di Paniai. Kepentingan apa sampai warga dari dusun – dusun kecamatan di Paniai terlibat dalam aksi protes ini, sedangkan warga sendiri ting<span class="text_exposed_show">gal dalam kegelapan sepanjang waktu.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="text_exposed_show"><br /> <b>a. PLN Paniai dan Pemakaian</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="text_exposed_show"><br /> Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Paniai pemimpin manager Manihar Hutajulu, ST. Ketenagalistrikan Paniai dimulai sekitat 15 tahun lalu namun PLN tersebut seperti milik satu kecamatan ibarat pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="text_exposed_show"><br /> <b>Pemakaian : </b>PLN yang mana menghabiskan dana APBD Paniai sebesar Rp 13 miliar, penerangan hanya satu lokasi di Enarotali –Ibukota Paniai. Penerangan dilakukan hanya pada kelompok yang dikategorikan berpenghasilan cukup yakni para pegawai negeri. Para pegawai negeri juga dikategorikan kelompok yang menduduki jabatan terpenting di tingkat Kabupaten Paniai. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="text_exposed_show"><br /> Kelompok para pegawai negeri yang berpenghasilan kurang dari misalnya rumah – rumah guru honorer, pegawai negeri yang memiliki ijasah SMA, tata usaha (TU) sekolah, dan mereka yang berpangkat kecil tidak diperhitungkannya.</span><br /> <span class="text_exposed_show"><br /> Kelompok para warga kecil misalnya “ kelompok petani gurem, petani ternak kecil, petani nelayang yang berlokasi di ibukota Paniai tidak diperhitungkannya. Kelompok ini tinggal dalam kegelapan hanya karena pajak yang diminta sangat tidak logis di Paniai.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="text_exposed_show" style="text-align: justify;"> <b>b. Nasip Penerangan 9 Kecamatan di Paniai</b><br /> <br /> <span class="text_exposed_show">Apa yang menyebabkan adanya keterlibatan warga hingga melakukan aksi besar – besaran?.</span> Padahal nasip penerangan 9 Kecamatan di Kabupaten Paniai masih tanda tanya sepanjang waktu. Kapan akan dibangun PLN atau penerangan lainnya. Sebenarnya hal penerangan di Kabupaten Paniai tidak sesulit yang di pikirkan oleh elit- elit Paniai. <br /> <br /> Daerah Paniai yang merupakann daerah sumber mata air kali Yawei yang mana akan dibangun PLTA terbesar di Papua ini tidak perlu sulit dalam hal energy. Namun Pemkab merugikan dana sebesar 13 miliar sepanjang tahun. <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Padahal sisi energi bisa dibangun melalui PLTA lebih cocok untuk kebutuhan akan penerangan bagi warga Paniai. Ini sala – satu contoh pemerintah membiarkan PLTA di Kecamatan Agadide Paniai.<span style="color: blue;"> </span>Baca disini : <span style="color: blue;">PLTA DAN RUMAH WARGA DI TOYAIMUTI DILUPAKAN DARI PEMERINTAH PANIAI.</span></div> <br /> Sikap komunitas Teratai Paniai menghimbau kepada “ kelompok atau lembaga yang membawa warga, atau mengajak warga melakukan aksi adalah membangun ketidakadilan maka segera berhenti semua aktivitasnya.<br /> <br /> <b><i>“Berhenti mempolitisasi warga Paniai demi menyelamatkan kepentingan terselubung”.</i></b> <br /> <br /> Ini merupakan aksi tanggapan 25 Agustus 2014 dari komunitas Teratai Paniai se- tanah air Papua KARENA Paniai  merupakan daerah kemiskinan urutan 2 di Provinsi Papua.</div>

SIKAP KOMUNITAS TP AKSI PLN DI PANIAI

Teratai Paniai 0 10:50

Ft MJ: Masa Aksi 25 Agustus 2014 di Paniai. PLN Paniai siapa beruntung dan siapa yang rugi dan siapa memanfaatkan keadaan ini. ENERGI, Dikabarkan ribuan warga di kota Enarotali Paniai, Provinsi Pap…

Read more »

20 % APBD Dana Pendidikan di Paniai Dengan Nasip 6 Mahasiswa Calon Pilot ?.

<div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgivHFqbt7aNcnDuYx_gt16tUSZbam5PXGb2ftY8faF3y-XdTAAXb7D3IuvxEUxSnr4sCKelWAzni_YKsbIDZMRePdJLHAcXcyNELbMxWYlb-h4PL2Rn2itGHzGOrB_9e3ehpfwenYqmog-/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgivHFqbt7aNcnDuYx_gt16tUSZbam5PXGb2ftY8faF3y-XdTAAXb7D3IuvxEUxSnr4sCKelWAzni_YKsbIDZMRePdJLHAcXcyNELbMxWYlb-h4PL2Rn2itGHzGOrB_9e3ehpfwenYqmog-/s1600/11.jpg" width="256" /><br />Ft doc : Nom Gobai</a><i>Siapa yang menghilangkan dana bantuan pendidikan dari mahasiswa penerbangan (Flaying School) di Paniai. Dari Bupati atau instansi terkait ?. </i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pendidikan, Ditengah–tengah bergulirnya dana Otonomi Khusus, dan UP4B, pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah melupakan 6 (enam) mahasiswa penerbangan (Playing School) di Jakarta. Padahal per Kabupaten mencapai 20% APBD untuk pendidikan di Provinsi Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Mengenal lebih dekat ke - enam mahasiswa penerbangan putra Paniai yaitu : Jhon Yogi, <span style="color: blue;">Nom Gobai</span>, Yosias Pigome, Manfred Gobai, Amos Keiya dan Yosep Degei. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Masing–masing telah menyelesaikan training pesawat kecil, playing school pesawat besar membutuhkan dana besar sebagai tugas akhir. Sebenarnya dari dua tahun lalu ke- enam calon pilot mudah asal Paniai ini telah selesai pendidikannya. Pembiaran pemerintah membuat kejadian penundaan study hingga kini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kisah saat Pemerintahan Naftali Yogi berlanjut hingga Hengky Kayame,SH.M.Hum. Setiap tahun selalu ajukan proposal kepada dinas pemerintahan terkait namun tak ada merespon apapun.<br /> <br /> Adapula, ke- enam calon pilot, mengejar pemimpin Paniai bahkan selalu bertemu dengan Bupati sendiri, hasilnya sama tidak ada respon penuh. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Padahal ke- enam calon pilot ini bukan mengejar kekayaan milik para pejabat setempat, namun dimana keadilan dari 20 % APBD untuk dana pendidikan setiap Kabupaten di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Ini tanggapan bupati Hengky Kayame SH. M.Hum saat peresmian Asrama Wissel di Jakarta,2013 mengatakan kepemimpinan kami tak akan biaya bagi mahasiswa penerbangan. Sejak itu, ratusan orang Papua jadi saksi mata. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Pelurusan Kehilangan Dana Pendidikan </b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Tanggapan warga “ sangat benar dan wajib di perhatikan, tetapi akan lebih baik jika kita berkoar dgn bukti yang cukup tentang apa yang terjadi sebenarnya dipemda dengan masalah anak- anak yang di sekolah Flying School.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Pemerintahan Naftali Yogi </b>: pada masa pak N Yogi dana disalurkan melalui Dinas Perhubungan setempat bisa di cek ke Pemda, karena sesuai kesepakatan khusus penerbangan dibiayai dari dinas terkait demikian juga kesehatan dan pendikikan, kecuali jurusan lain melalui Dinsos dan mekanismesnya sesuai ketentuan dinas masing-masing.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Jadi intinya khusus bantuan untuk dana pendidikan mahasiswa itu sendiri terpecah ke instansi yang bersangkutan tidak melalui satu pintu itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Pemeintahan Hengky Kayame</b> : Semua bantuan pendidikan ditangani oleh SETDA kecuali dana guru masih disalurkan melalui dinas pendidikan dan pengajaran, dana pendidikan jurusan lain melalui dinas sosial misalnya tugas akhir dan pemondokan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <i><b>Sampai saat ini pula, Dana pendidikan bagi mahasiswa penerbangan terus  ?.  </b></i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Ribet kah, pemeritah tidak selamatkan ke-enam putra Paniai untuk menyelesaikan study mereka. Kami hanya merindukan uluran tangan dari Pemda Paniai. Tidak senangkah putra daerah sendiri menerbangkan pesawat sama seperti kakak senior mereka Meky Nawipa dan Carolina Kory Kayame yang juga dari Paniai - Papua.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kehilangan dana ini menunjukan ada KKN besar dalam hal dana 20 % APBN di Paniai. Harus tangkap dan diadili sesuai hukum yang ada. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> oleh : Mahgo</div>

20 % APBD Dana Pendidikan di Paniai Dengan Nasip 6 Mahasiswa Calon Pilot ?.

Teratai Paniai 3 05:29

Ft doc : Nom GobaiSiapa yang menghilangkan dana bantuan pendidikan dari mahasiswa penerbangan (Flaying School) di Paniai. Dari Bupati atau instansi terkait ?. Pendidikan, Ditengah–tengah bergulirn…

Read more »