MSG Memiliki Keputusan Yang Sulit Untuk Papua?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDm9PxhAB3Yg0JIyP3o5pWPWoxXDyPBN3KL4BPhkdoS46UUhHHe8dxkQNZygO-Z_VJU0XycMPBEs-tHUX0P8mG02351YB2JA0dgV29DjZ7e6ZzbRlfOCDAXHGC5RKCoL8nhimBHRucd8b-/s1600/Fiji.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDm9PxhAB3Yg0JIyP3o5pWPWoxXDyPBN3KL4BPhkdoS46UUhHHe8dxkQNZygO-Z_VJU0XycMPBEs-tHUX0P8mG02351YB2JA0dgV29DjZ7e6ZzbRlfOCDAXHGC5RKCoL8nhimBHRucd8b-/s1600/Fiji.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ft : Bendera Negara - Negara Anggota Malanesian Spherat Group </td></tr> </tbody></table> <b><i>Oleh : Sally Andrews, magang di Program Melanesia Lowy Institute </i></b><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b>Pasifik : </b>Negara – Negara Melanesian Spearhead Group (MSG) mempersiapkan untuk membahas tawaran terbaru Papua Barat untuk keanggotaan penuh, 'masalah Papua merupakan tantangan yang besar untuk negara-negara Melanesia, yang menapak garis tipis antara menanggapi keprihatinan hak asasi manusia regional dan mengelola hubungan dengan Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bulan Februari lalu kedatangan tak terduga aktivis Papua Barat Benny Wenda deportasi dari PNG menunjukkan rumitnya tawaran keanggotaan baru di MSG. Ketrika Perdana Menteri Peter O'Neill mengakui masalah hak asasi manusia di provinsi Papua dalam pidato publik pada bulan Februari 2015, pertanyaan itu muncul tentang hubungan PNG dengan Indonesia dan posisinya di dalam MSG. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peran penting MSG dalam meningkatkan profil gerakan kemerdekaan Kanak Kaledonia Baru telah mendorong para aktivis Papua untuk mengenali pentingnya keanggotaan MSG. Berharap untuk mendapatkan kesempatan dimana pengembangan kekawatiran hak asasi manusia dan kedaulatan di provinsi Papua akan meningkat, Papua Barat mengajukan permohonan di MSG pada bulan Oktober 2013 lalu telah gagal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu masalah utama yang menghambat representasi Papua adalah pengaruh yang dilakukan oleh Indonesia dalam MSG. Indonesia mengajukan aplikasi keanggotaan pada tahun 2010, dan meskipun ada penentangan kuat dari Vanuatu, Indonesia meraih status pengamat pada tahun 2011 dengan bantuan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, maka Ketua MSG Leader Summit, dan dukungan dari Sir Michael Somare, Perdana Menteri PNG. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengaktifkan keanggotaan Indonesia telah memperkuat hubungan Fiji dengan Indonesia tetapi telah mengasingkan dari Vanuatu dan memperdalam persepsi bahwa partisipasi Indonesia akan menutup kesempatan reperensentasi bagi Papua. Sebelumnya pengajuan aplikasi keanggotaan penuh bagi Papua pada tahun 2013 telah menolak bahwa, menteri luar negeri Indonesia menyarankan bahwa MSG melakukan kunjungan pencarian fakta ke Papua untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia. Vanuatu memboikot kunjungan dan menolak pernyataan yang dirilis pada Januari 2014 oleh menteri luar negeri anggota MSG, yang memutuskan untuk menegakkan menghormati kedaulatan teritorial Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mempertahankan komitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mendukung hak-hak asasi 'Papua' terhadap penentuan nasib sendiri tampaknya akan menimbulkan masalah bagi MSG pada 2015. Fiji dan PNG memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia, dengan pertumbuhan investasi, hubungan militer dan perdagangan memberikan latar belakang yang tegang diskusi mengenai Papua. Sensitivitas Indonesia tentang kemerdekaan Papua hanya meningkat sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada kekhawatiran nyata tentang potensi serangan balik diplomatik dan komersial yang mungkin dihadapi Fiji dan PNG karena hanya mendukung keanggotaan Papua. Kurangnya kohesi antara Dewan Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) dan sisanya dari gerakan kemerdekaan juga telah menghambat tawaran keanggotaan. Terdiri dari 28 partai politik dan LSM, klaim WPNCL untuk mewakili 2,5 juta orang Papua Barat ditolak dengan alasan bahwa terlalu sedikit organisasi yang berbasis di Papua, meningkatkan spekulasi bahwa tawaran itu didorong oleh simpatisan di Barat dengan mengorbankan akar rumput untuk berperan serta. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Aplikasi kedua sejak itu telah disampaikan oleh koalisi payung baru yang lebih besar dan lebih representatif, yakni Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Dipimpin oleh seretaris Jenderal Oktovianus Mote, juru bicara Benny Wenda, dan tiga orang anggota yakni Jacob RUmbiak, Rex Rumakiek dan Leonie Tanggahma, aplikasi baru dari ULMWP akan dibahas di KTT Pemimpin ke-20 resmi 'di Honiara Juli 2015. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah ditujukan masalah dalam aplikasi WPNCL, penerimaan tawaran ULMWP adalah masih sulit diprediksi. Vanuatu memiliki sejarah panjang advokasi Papua, mempromosikan keanggotaan Papua baik di MSG, Forum Kepulauan Pasifik dan PBB pelanggaran hak asasi manusia, sementara FLNKS juga merupakan pendukung kuat. Tuan rumah tahun ini pertemuan MSG di Solomon Island. Manasye Sogavare Perdana Menteri Kepulauan Solomon, telah berkomentar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, namun posisinya pada aplikasi keanggotaan tidak jelas. Fiji, secara signifikan, belum mengambil sikap.<br /> </div> <div style="text-align: justify;">  Adapun PNG, pernyataan Perdana Menteri O'Neill belum dapat membuktikan pengalihan permainan untuk MSG; sementara Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato 'mengklarifikasi' pernyataan O'Neill pada bulan Februari dengan kembali menegaskan bahwa PNG tetap mendukung penuh untuk Indonesia, sedangkan O'Neill kemudian mendesak Indonesia untuk mendukung keanggotaan Papua. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu faktor penting kewaspadaan adalah ketegangan diplomatik antara PNG dan Fiji. Mengisyaratkan bahwa kepemimpinan PNG menjadi lebih simpatik tidak mungkin untuk meminta dukungan untuk keanggotaan Papua dari Fiji. Setelah diperjuangkan aplikasi di Indonesia pada tahun 2011, kepemimpinan Fiji dapat menilai bahwa kepentingannya terletak pada penurunan untuk membuat keputusan sementara hubungan penguatan lebih lanjut dengan Indonesia. PNG dapat mengejar penyebab Papua hanya sebagai isu hak asasi manusia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai tuan rumah pertemuan para pemimpin berikutnya Pacific Islands Forum (PIF) pada bulan September 2015, PNG mungkin berusaha untuk menghindari kesan perpecahan di tingkat sub-regional. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kedua kasus, sangatlah mungkin bahwa aplikasi Papua akan dibiarkan menggelepar, dikalahkan oleh kepentingan kedua negara Melanesia yang paling berpengaruh. Sementara itu, advokasi dari kelompok masyarakat sipil di seluruh Kepulauan Pasifik berkontribusi terhadap persepsi bahwa ada tumbuh dukungan rakyat untuk representasi Papua. Kelompok-kelompok seperti Dewan Pasifik Gereja, Free West Papua Campaign, Peace Movement Aotearoa, Jaringan Pasifik pada Globalisasi dan Kami berdarah Hitam dan Merah telah meningkat protes publik, menekankan kepentingan publik dalam penyebab Papua untuk para pemimpin politik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dukungan untuk Papua Barat meningkat dalam Fiji sendiri, dengan bantuan tekanan domestik pada Bainimarama dari Fiji, Gerakan Solidaritas Fiji, Dewan Gereja dan bahkan Fiji Rugby Union. Para aktivis ini belum dapat mendorong Perdana Menteri untuk mengambil risiko menyinggung Indonesia dengan mendukung keanggotaan Papua, jika hanya sebagai sarana untuk menangkap sentimen populer. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memperdalam hubungan militer antara kedua negara, selain refleksi pada isu Papua dalam pertemuan 1 Maret lalu antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Fiji, ragu untuk mendukung aplikasi bagi rakyat Papua. Keputusan sulit bagi anggota MSG yang harus mempertimbangkan nilai hubungan dengan Indonesia terhadap kesempatan untuk mengenali Papua Barat, berpotensi melakukan sesuatu tentang masalah hak asasi manusia dan juga munculnya dan terpopulernya Identitas Ras Melanesia. ****</div>

MSG Memiliki Keputusan Yang Sulit Untuk Papua?

Ft : Bendera Negara - Negara Anggota Malanesian Spherat Group Oleh : Sally Andrews, magang di Program Melanesia Lowy Institute  Pasi...

Read more »