Menagi Karakter Building : Segera Putuskan Kontrak Kerja PT.FI

<div style="text-align: justify;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi_4qGKBr4wCBXrzGicZi4peeLpf4A4PoFvxVDZB5ViD4B0iSuCAk2qzkmf40s3vGDK9fOGNysTzRsSLuLk9m04WFx_-zhCPwEBTi10lg6NL_-Y8AnygLOl5ipdjK8RqpNeM1wXz244c0R/s1600/Presentation1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi_4qGKBr4wCBXrzGicZi4peeLpf4A4PoFvxVDZB5ViD4B0iSuCAk2qzkmf40s3vGDK9fOGNysTzRsSLuLk9m04WFx_-zhCPwEBTi10lg6NL_-Y8AnygLOl5ipdjK8RqpNeM1wXz244c0R/s320/Presentation1.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto : Truk PT.FI mengangkut  Batu di Tembagapura</td></tr> </tbody></table> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Opini (TP)</b>--Polemik pencatutan nama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terkait perpanjang kontrak PT. Freeport Indonesia membuka mata rakyat hingga politik nasional Indonesia memanas. Dukungan rakyat dengan pencatutan tersebut, kelompok lain melakukan aksi terbuak membuat sebuah petisi untuk komandan legislatif legowo (mundur) dari jabatan yang ia embang. Selain ini, menarik simpati rakyat dua saluran TV Nasional yaitu (TV One) dan televisi nasional (Metro TV) beramai – ramai dan mengutak atik pemberitaan kepada khalayak. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;">Disini hal yang menarik dari perkara pecatutan bukan hanya kode etik yang dipersoalkan akan tetapi dua kubu (Sudirman VS Novanto) berupaya menyelamatkan kontrak karya yang notabene akan berkahir pada tahun 2021. Meringkas berdasarkan pelapor, terlapor dan hingga saksi- saksinya.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"></span></span><br /><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"> <b>Pendekatan Pada Eksekutif</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Benarkah dalam tubuh eksekutif (pemerintahan) itu sendiri telah mewujudkan karakter building untuk mendukung loyalitas terhadap pemimpin dan memberikan amanah yang baik sebagai pemimpim nasional?. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pelapor menteri energi sumber daya mineral (ESDM) kepada lembaga kehormatan DPR RI untuk menggugat Drs Setya Novanto awal dari pemburu rente ?, "belum tentu".</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;">  <br /> Pengaduan tersebut intervensi pihak eksekutif kepada lembaga legislatif. Menteri ESDM awalnya ingin dipercepat perpanjang masa kontak PT.FI padahal  bertentangan dengan undang - undang minerba. <br /><br />Dalam surat menteri ESDM yang diseberluaskan di dunia maya "tertulis ada empat point, salah – satunya perubahan undang – undang minerba No.4 tahun 2009 terkait perpanjangan masa kontrak kerja dipercepat tanpa alasan yang mendasar, sedangkan isi undang – undang tersebut bertentangan dengan undang – undang yang disahkan pemerintahan sebelumnya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Upaya – upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan (James Bob Mofet) dan Presiden PT.FI itu tidak terima oleh Presiden Indonesia (Joko Widodo) yang disampaikan melalui menteri ESDM tersebut. Tanpa persetujuan pemimpin yang seharusnya ia hormati, mala diam – diam mengajukan surat permohonan kepada Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR RI). Surat tersebut ditolak oleh pihak senator komisi VII, di Senayan. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Revolusi mental yang diagungkan oleh pemerintah jauh dari harapan dan seperti adanya kolusi dibalik pembahasan kode etik, yang mana intervensi pengubahan undang – undang minerba. Pengubahan undang – undang diatas atas desakan pihak ketiga (pemilik saham). Dalam media masa menyiarkan surat yang dikirim oleh pihak pemilik saham. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> <b>Pendekatan pada Legislatif</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Sebuah video berdurasi 120 menit yang diduga pertemuan Setya Novanto dan Presidir  (Maroef) menunjukan bahwa upaya pelolosan pengubahan undang – undang minerba yang telah disahkan pada tahun 2009 lalu.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Pencatutan nama presiden memang melanggar kode etik anggota legislatif, akan tetapi ada positif dibalik permintaan 20% atau satu saham dari PT.Freeport Indonesia. Nilai positif yang dipetik “berani meminta” saham milik perusahan Amerika itu dengan permintaan yang besar, sekalipun pertarungan jabatan yang ia duduki. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />Permintaan Pak Setya Novanto "melebih" maka presiden PT.FI memberikan hasil rekaman tersebut kepada pemerintah melalui menteri ESDM. Disinilah kong kalikon, geng- geng mulai nampak untuk membenarkan diri. <br /><br />Jika terlapor Novanto melanggar kode etik "legowa" Ketua DPR RI maka, Sudirman Said pula "resulff" dari jabatan. <br /><br />Otak pencatutan nama baik presiden ialah SS. Dengan alasan yang kuat ia, mendorong UU No 4. 2009 tanpa alasan yang kuat. "diperiksa". <br /><br /> Setelah Papua Barat integrasikan ke dalam Indonesia, kekayaan alam menjadi alat pegadaian kepada kelompok kapitalis modern. Salah – satu pegadaian adalah tambang emas di Timika – Papua yang hingga kini pemilik ulayat menjadi penontong dan buru diatas tanah sendiri, atas perampasan wilayah ini.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Pada hal dalam mukadina Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 mengatakan “kekayaan alam yang terkandung dalamnya, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar- besarnya bagi rakyat”. Benarkah kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan telah makmurkan rakyat di Indonesia konteks PT. Freeport Indonesia, ataukah kita hanya cium bau emas saja. Hanyalah royalti (pajak) yang kita terima mencerminkan bangsa ini tak mampu mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br /> Undang - undang ini lebih cocok dirubah kalimat seperti ini “kekayaan alam yang terkandung didalamnya diserakan kepada para kapitalis neoliberal dan pemerintah cukup untuk hasil royalti”. Fakta menunjukan bahwa hasil sumber daya alam (SDA) yang ada diserahkan kepada kelompok perusahaan asing, seperti misalnya MIFEE, PT.FI, BIFI, LNG Tanggu dan masih banyak perusahaan asing berkeliaran di Indonesia.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Kontrak di Berhentikan</b> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;">Rakyat akar rumput Provinsi Papua dan Papua Barat dan Provins lain Indonesia menunggu janji kata "Karakter building". Apakah janji- janji setahun lalu ini hanya sebuah slogan untuk kemengan politik praktis. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><span style="font-size: small;">Keberadaan PT.FI di Tembagapura Papua mengisahkan banyak kasus, dan awal dari pada penjajahan ekonomi dalam Indonesia hingga praktek pemusnaan manusia di bumi  Cendrawasih.  </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dampak lain, tailing (limbah), kerusakahan lingkungan (ekologi) dan smalter diluar hingga (pengangguran makin meningkat), maka perlua evaluasi dan memutuskan kontrak kerja PT.FI Indonesia. (TP). </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br /></span></div>

Menagi Karakter Building : Segera Putuskan Kontrak Kerja PT.FI

Foto : Truk PT.FI mengangkut  Batu di Tembagapura Opini (TP) --Polemik pencatutan nama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ...

Read more »

MSG Memiliki Keputusan Yang Sulit Untuk Papua?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDm9PxhAB3Yg0JIyP3o5pWPWoxXDyPBN3KL4BPhkdoS46UUhHHe8dxkQNZygO-Z_VJU0XycMPBEs-tHUX0P8mG02351YB2JA0dgV29DjZ7e6ZzbRlfOCDAXHGC5RKCoL8nhimBHRucd8b-/s1600/Fiji.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDm9PxhAB3Yg0JIyP3o5pWPWoxXDyPBN3KL4BPhkdoS46UUhHHe8dxkQNZygO-Z_VJU0XycMPBEs-tHUX0P8mG02351YB2JA0dgV29DjZ7e6ZzbRlfOCDAXHGC5RKCoL8nhimBHRucd8b-/s1600/Fiji.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ft : Bendera Negara - Negara Anggota Malanesian Spherat Group </td></tr> </tbody></table> <b><i>Oleh : Sally Andrews, magang di Program Melanesia Lowy Institute </i></b><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b>Pasifik : </b>Negara – Negara Melanesian Spearhead Group (MSG) mempersiapkan untuk membahas tawaran terbaru Papua Barat untuk keanggotaan penuh, 'masalah Papua merupakan tantangan yang besar untuk negara-negara Melanesia, yang menapak garis tipis antara menanggapi keprihatinan hak asasi manusia regional dan mengelola hubungan dengan Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bulan Februari lalu kedatangan tak terduga aktivis Papua Barat Benny Wenda deportasi dari PNG menunjukkan rumitnya tawaran keanggotaan baru di MSG. Ketrika Perdana Menteri Peter O'Neill mengakui masalah hak asasi manusia di provinsi Papua dalam pidato publik pada bulan Februari 2015, pertanyaan itu muncul tentang hubungan PNG dengan Indonesia dan posisinya di dalam MSG. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peran penting MSG dalam meningkatkan profil gerakan kemerdekaan Kanak Kaledonia Baru telah mendorong para aktivis Papua untuk mengenali pentingnya keanggotaan MSG. Berharap untuk mendapatkan kesempatan dimana pengembangan kekawatiran hak asasi manusia dan kedaulatan di provinsi Papua akan meningkat, Papua Barat mengajukan permohonan di MSG pada bulan Oktober 2013 lalu telah gagal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu masalah utama yang menghambat representasi Papua adalah pengaruh yang dilakukan oleh Indonesia dalam MSG. Indonesia mengajukan aplikasi keanggotaan pada tahun 2010, dan meskipun ada penentangan kuat dari Vanuatu, Indonesia meraih status pengamat pada tahun 2011 dengan bantuan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, maka Ketua MSG Leader Summit, dan dukungan dari Sir Michael Somare, Perdana Menteri PNG. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengaktifkan keanggotaan Indonesia telah memperkuat hubungan Fiji dengan Indonesia tetapi telah mengasingkan dari Vanuatu dan memperdalam persepsi bahwa partisipasi Indonesia akan menutup kesempatan reperensentasi bagi Papua. Sebelumnya pengajuan aplikasi keanggotaan penuh bagi Papua pada tahun 2013 telah menolak bahwa, menteri luar negeri Indonesia menyarankan bahwa MSG melakukan kunjungan pencarian fakta ke Papua untuk menyelidiki masalah hak asasi manusia. Vanuatu memboikot kunjungan dan menolak pernyataan yang dirilis pada Januari 2014 oleh menteri luar negeri anggota MSG, yang memutuskan untuk menegakkan menghormati kedaulatan teritorial Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mempertahankan komitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan mendukung hak-hak asasi 'Papua' terhadap penentuan nasib sendiri tampaknya akan menimbulkan masalah bagi MSG pada 2015. Fiji dan PNG memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia, dengan pertumbuhan investasi, hubungan militer dan perdagangan memberikan latar belakang yang tegang diskusi mengenai Papua. Sensitivitas Indonesia tentang kemerdekaan Papua hanya meningkat sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada kekhawatiran nyata tentang potensi serangan balik diplomatik dan komersial yang mungkin dihadapi Fiji dan PNG karena hanya mendukung keanggotaan Papua. Kurangnya kohesi antara Dewan Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) dan sisanya dari gerakan kemerdekaan juga telah menghambat tawaran keanggotaan. Terdiri dari 28 partai politik dan LSM, klaim WPNCL untuk mewakili 2,5 juta orang Papua Barat ditolak dengan alasan bahwa terlalu sedikit organisasi yang berbasis di Papua, meningkatkan spekulasi bahwa tawaran itu didorong oleh simpatisan di Barat dengan mengorbankan akar rumput untuk berperan serta. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Aplikasi kedua sejak itu telah disampaikan oleh koalisi payung baru yang lebih besar dan lebih representatif, yakni Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Dipimpin oleh seretaris Jenderal Oktovianus Mote, juru bicara Benny Wenda, dan tiga orang anggota yakni Jacob RUmbiak, Rex Rumakiek dan Leonie Tanggahma, aplikasi baru dari ULMWP akan dibahas di KTT Pemimpin ke-20 resmi 'di Honiara Juli 2015. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah ditujukan masalah dalam aplikasi WPNCL, penerimaan tawaran ULMWP adalah masih sulit diprediksi. Vanuatu memiliki sejarah panjang advokasi Papua, mempromosikan keanggotaan Papua baik di MSG, Forum Kepulauan Pasifik dan PBB pelanggaran hak asasi manusia, sementara FLNKS juga merupakan pendukung kuat. Tuan rumah tahun ini pertemuan MSG di Solomon Island. Manasye Sogavare Perdana Menteri Kepulauan Solomon, telah berkomentar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, namun posisinya pada aplikasi keanggotaan tidak jelas. Fiji, secara signifikan, belum mengambil sikap.<br /> </div> <div style="text-align: justify;">  Adapun PNG, pernyataan Perdana Menteri O'Neill belum dapat membuktikan pengalihan permainan untuk MSG; sementara Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato 'mengklarifikasi' pernyataan O'Neill pada bulan Februari dengan kembali menegaskan bahwa PNG tetap mendukung penuh untuk Indonesia, sedangkan O'Neill kemudian mendesak Indonesia untuk mendukung keanggotaan Papua. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu faktor penting kewaspadaan adalah ketegangan diplomatik antara PNG dan Fiji. Mengisyaratkan bahwa kepemimpinan PNG menjadi lebih simpatik tidak mungkin untuk meminta dukungan untuk keanggotaan Papua dari Fiji. Setelah diperjuangkan aplikasi di Indonesia pada tahun 2011, kepemimpinan Fiji dapat menilai bahwa kepentingannya terletak pada penurunan untuk membuat keputusan sementara hubungan penguatan lebih lanjut dengan Indonesia. PNG dapat mengejar penyebab Papua hanya sebagai isu hak asasi manusia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagai tuan rumah pertemuan para pemimpin berikutnya Pacific Islands Forum (PIF) pada bulan September 2015, PNG mungkin berusaha untuk menghindari kesan perpecahan di tingkat sub-regional. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kedua kasus, sangatlah mungkin bahwa aplikasi Papua akan dibiarkan menggelepar, dikalahkan oleh kepentingan kedua negara Melanesia yang paling berpengaruh. Sementara itu, advokasi dari kelompok masyarakat sipil di seluruh Kepulauan Pasifik berkontribusi terhadap persepsi bahwa ada tumbuh dukungan rakyat untuk representasi Papua. Kelompok-kelompok seperti Dewan Pasifik Gereja, Free West Papua Campaign, Peace Movement Aotearoa, Jaringan Pasifik pada Globalisasi dan Kami berdarah Hitam dan Merah telah meningkat protes publik, menekankan kepentingan publik dalam penyebab Papua untuk para pemimpin politik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dukungan untuk Papua Barat meningkat dalam Fiji sendiri, dengan bantuan tekanan domestik pada Bainimarama dari Fiji, Gerakan Solidaritas Fiji, Dewan Gereja dan bahkan Fiji Rugby Union. Para aktivis ini belum dapat mendorong Perdana Menteri untuk mengambil risiko menyinggung Indonesia dengan mendukung keanggotaan Papua, jika hanya sebagai sarana untuk menangkap sentimen populer. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memperdalam hubungan militer antara kedua negara, selain refleksi pada isu Papua dalam pertemuan 1 Maret lalu antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Fiji, ragu untuk mendukung aplikasi bagi rakyat Papua. Keputusan sulit bagi anggota MSG yang harus mempertimbangkan nilai hubungan dengan Indonesia terhadap kesempatan untuk mengenali Papua Barat, berpotensi melakukan sesuatu tentang masalah hak asasi manusia dan juga munculnya dan terpopulernya Identitas Ras Melanesia. ****</div>

MSG Memiliki Keputusan Yang Sulit Untuk Papua?

Ft : Bendera Negara - Negara Anggota Malanesian Spherat Group Oleh : Sally Andrews, magang di Program Melanesia Lowy Institute  Pasi...

Read more »

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua

<div style="text-align: justify;"> Oleh : Victor F. Yeimo*</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6Ue7_q8nP7wBdO_7mRcR5axsYL-_hpHSwZIbdDb40SNKjia0-bxNWvQdDIhMe8wYcj5f40yBf2_4KvR702owlIHsV6TXnI1KONusEZNmq0Ylx-Se8ZEVmcUO20Wil8dXUUXsmsepxOYH/s1600/kk+Chairman+KNPB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="305" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6Ue7_q8nP7wBdO_7mRcR5axsYL-_hpHSwZIbdDb40SNKjia0-bxNWvQdDIhMe8wYcj5f40yBf2_4KvR702owlIHsV6TXnI1KONusEZNmq0Ylx-Se8ZEVmcUO20Wil8dXUUXsmsepxOYH/s1600/kk+Chairman+KNPB.jpg" width="320" /><br />Ft : Victor Yeimo di Inggris</a></div> <div style="text-align: justify;"> Tanggal 18 September 2014, referendum bagi Skotlandia akan berlangsung. Rakyat Skotlandia secara damai akan menentukan apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri (merdeka) sebagai sebuah negara. Sejak Indonesia anekasi West Papua tahun 1962, dan merampas hak penentuan nasib sendiri melalui Penentuan Pendapat Rakyat (pepera) tahun 1969, bangsa Papua di teritori West Papua terus menerus menuntut Indonesia agar menyelesaian persoalan West Papua melalui referendum yang fair, damai dan final.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>IN</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Mekanisme referendum adalah satu-satunya cara universal yang diakui dan dipakai dalam praktek penentuan nasib sendiri bagi suatu wilayah konflik. Pemerintah Indonesia, dan berbagai kelompok ultra-nasionalis di Indonesia masih beranggapan bahwa tuntutan referendum adalah separatisme. Mereka menolak referendum sebagai cara damai dan bermarbat yang harusnya diakui sebagai opsi tengah dari sebuah konflik. Mereka barangkali lebih menginginkan orang Papua diatas teritori West Papua terus berdarah atas sebuah tuntutan damai yang ditawarkan.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";"> </span> </div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Referendum di Skotlandia adalah contoh penyelesaian damai yang disepakati dan diakui oleh Pemerintah dan Parlemen Skotlandia. Sejak perang dunia II usai, Inggris sebagai negara kolonial tertua sudah banyak mempraktekkan cara penyelesaian damai di berbagai wilayah jajahannya. Indonesia sebagai negara kolonial bagi West Papua, sudah semestinya menanggapi tuntutan referendum yang ditawarkan oleh rakyat Papua dengan cara-cara yang damai pula. Tidak seperti pelaksanaan referendum yang berdarah di Timor Timor (Timor Leste), tidak seperti pelaksanaan Pepera 1969 di Papua yang penuh dengan pemaksaan dan rekayasa di bawah todongan senjara militer Indonesia.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Lord Avebury, anggota Parlemen Tinggi Inggris dalam debat di Parlemen Tinggi Inggris pada tanggal 24 Juli 2014 lalu telah mengajak Indonesia untuk belajar bagaimana Inggris mengadakan referendum di Skotlandia, “Saya berharap Perdana Menteri mengundang Presiden SBY untuk mengunjungi Inggris pada bulan September tahun depan sehingga ia dapat melihat bagaimana kita berurusan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri di negeri ini.” kata Lord Avebury.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Hak penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) diakui PBB dan anggota PBB, termasuk Indonesia harus tunduk dan menghargainya sebagai kewajiban hukum dalam menanggapi tuntutan referendum di West Papua. Indonesia tidak harus menggunakan alasan integritas teritorial dalam menolak referendum di Crimea-Ukraina, Kosovo, dan kini Skotlandia sebagai alasan untuk menutupi tuntutan referendum di West Papua. Sebab, referendum sudah menjadi kebiasaan yang relevan bagi penyelesaian konflik-konflik di dunia.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Bila 5,3 juta jiwa penduduk Skotlandia akan memilih secara terbuka dengan mekanisme one man one vote, Indonesia seharusnya malu karena pada Pepera tahun 1969, dari 800.000 jumlah penduduk Papua saat itu, hanya 1.025 orang saja yang dipaksa oleh militer Indonesia untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Sangat salah bila Pemerintah Indonesia masih menolak referendum West Papua dengan alasan integritas teritori Indonesia. Teritori yang mana, dan integritas yang mana? Sebab, Orang Papua, sebelum Indonesia datang menjajahnya, sudah hidup diatas integritas teritorinya sendiri tanpa Indonesia. Orang Papua menuntut Indonesia kembalikan integritasnya sebagai bangsa Papua, di teritori West Papua yang berhak menentukan nasibnya sendiri.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Perjuangan bangsa Papua untuk merdeka sendiri sudah ada sebelum Indonesia menginjakkan kakinya diatas tanah Papua. Itu adalah tindakan aneksasi (pencurian) hak milik teritori bangsa lain, yaitu bangsa Papua. Tetapi, sekali lagi, karena Indonesia sudah rekayasa hak penentuan nasib sendiri melalui Pepera 1969, maka bangsa Papua menuntut segera melakukan referendum bagi bangsa Papua yang damai, fair dan final, sama seperti referendum di Skotlandia. Itulah solusi tengah untuk menghindari korban berdarah yang terus menerus terjadi diatas tanah Papua.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Referendum di Skotlandia menjadi pelajaran bagi West Papua, terutama Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil praktek penentuan nasib sendiri melalui jalur referendum. Indonesia dan aparatur negaranya di Papua segera berhenti dalam sandiwara Otsus Plus, Pemekaran, dan sebagainya, karena praksis tidak menyelesaikan persoalan dasar bangsa Papua, yakni hak penentuan nasib sendiri yang belum final.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">Indonesia dan West Papua harus mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum dan politik. Proses hukum yakni menyelesaian hukum tentang aneksasi hingga Pepera 1969 yang jelas-jelas melanggar hukum dan prinsip-prinsip Internasional. Cara-cara politik dalam penyelesaian West Papua harus mengikuti proses Skotlandia, dimana adanya kemauan politik antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Inggris. Di West Papua, orang Papua telah memiliki Parlemen Rakyat sendiri, yakni Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan Politik perjuangan bangsa Papua. PNWP terdiri dari Parlemen-Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di seluruh Wilayah West Papua. PNWP harus melakuan komunikasi politik dengan Pemerintah Indonesia dalam membicarakan tata cara penyelenggaraan hak penentuan nasib sendiri melalui referendum.</span></div> <div style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: "Arial Narrow","sans-serif";">*Victor F. Yeimo. Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat [KNPB]</span></div>

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua

Oleh : Victor F. Yeimo* Ft : Victor Yeimo di Inggris Tanggal 18 September 2014, referendum bagi Skotlandia akan berlangsung. Rakyat ...

Read more »

Kerinduan Jurnalis Asing di Tengah Kompetisi Media Lokal Hingga Media Youtube

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUyfsj5hJCj73_96lY4k76e2upWC9AOk6zkJMwEeZU8ORpLf9hMdsWAuzs2kyZPK7UiHZHiAMxtkEFXIyBps4TRGEDaB-w_Y6oF4-TedfgcHQzyEz2wrQ0rm85MVoPQ38gOiKkp5cspXia/s1600/Video.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUyfsj5hJCj73_96lY4k76e2upWC9AOk6zkJMwEeZU8ORpLf9hMdsWAuzs2kyZPK7UiHZHiAMxtkEFXIyBps4TRGEDaB-w_Y6oF4-TedfgcHQzyEz2wrQ0rm85MVoPQ38gOiKkp5cspXia/s1600/Video.jpg" width="226" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh : Marinus Gobai : <i>hari aksi Internasional untuk dukungan membebaskan dua Wartawan Asing Asal Prancis.</i><br /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Teknologi Industri makin meningkat terutama Website resmi media lokal onlain dari tanah Papua. Pekerjaan hari ini hanya mencari nama-nama para wartawan serta pemimpin redaksi media lokal yang hendak meledak dalam waktu singkat ini. Empat kelompok menggelora dalam hal keberpihakan pemberitaannya di Papua.Dalam hal ini, ada kelompok media benar-benar independent, ada kelompok media pro Papua Free, ada kelompok Pro Indonesia dan ada kelompok yang menjaga nama baik media itu sendiri. Hanya ada kompetisi yang cukup signifikan ini membuat penerima informasi juga tidak terarah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Media onlain resmi seperti pro Indonesia yang tidak pernah mengungkap kasus kemiskinan, ketidakadilan, namun hanya ada keberpihakan kepada pemerintahan yang notabene gagal Otonomi Khsusus. Apalagi mereka memberitakan kasus - kasus pelanggaran HAM di tanah Papua seperti Duri dalam daging. Media–media lokal pro Jakarta seperti Zona Damai Papua, Australiaplus.com, Bintang Papua.com, Wiyainews.com, masih banyak lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kelompok media yang independent “mengalami hal yang tidak wajar. Lapangan membuktikan bahwa kelompok ini mengalami intimidasi, penganiayaan bahkan sampai interogasi dari pihak aparat. Padahal mereka untuk menceritakan kondisi yang akurat, tajam dan berbobot untuk menceritakan Papua sebenarnya. Menyimak bahwa media-media lokal akan mejaga semua nama baik mereka, selain dari beberapa media yang saya kenal seperti Suarapapua.com, Majalahselangkah Online, tabloidjubi.com.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Malah kalangan instansi pemerintahan swasta, TNI dan Polri berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dicap tidak lagi menghormati hak-hak narasumber. Penampilan pers daerah pun banyak menuai kritik dan dituding oleh Jakarta. Sementara disisi lain banyak contoh kasus dan kejadian yang menimpa media massa, dan maraknya initmidasi seta kekerasan terhadap wartawan. Hal lain juga bahwa sering  diancam dengan hecker  media onlain resmi pro independent, enta apa alasan yang logis atau tidak logis. Media  independent ini menganggap luka dalam otonomi khusus yang harus musnahkannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kepopuleran media – media lokal  pro pembangunan di Papua ini diperuntungkan kepada siapa dalam penyetaraan komunike kepada khalayak. Hasil pengunjung bagi warga juga sangat minim dikunjunginya. Apa kehadiran media–media ini menguntungkan pihak Jakarta ataukah pihak luar untuk menguntungkan sesuatu yang tidak benar. Padahal isi pemberitaan yang memojokan bagi kaum tertindas dari segi kemiskinan, ketidakadilan dan segala aspek di Papua.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kehadiran–kahadiran media ini, entah sudah menjamin badan hukum yang berlaku atau tidak dipertanyakan?. Tanpa persyaratan hukum ini namun dibebaskan untuk menerbitkan media lokal yang tidak berpengaruh nyata itu. Pada dasarnya selama 5 tahun terakhir  masa kepemimpinan Jilid II Presiden SBY  dalam era otonomi khusus yang gagal makin meningkat namun kebebasan pers lokal semakin keterpurukan dan kran media lokal makin kesana makin hancur persaingan sangat dasyat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penulis menyetujui bahwa euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintahan maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi. Namun, dengan maksud menjungjung asa demokrasi, sering terjadi "ide-ide" yang permunculannya acap kali melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika. Bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya. Entah  melanggar kode etik jurnalistik-nya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam negara demokrasi wajar saja untuk membebaskan atau menerbitkan media, akan tetapi dalam kasus ini dalil yang bisa dibenarkan adalah kehadiran untuk membungkam tuntutan rakyat Papua. Tuntutan yang makin menggelora adalah Referendum ulang sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.</div> <div style="text-align: justify;">   </div> <div style="text-align: justify;"> Tidak papa kalian suka bendera merah, ingat teori Dudley Seers ekonomi terkemuka di Inggris 1969 masih berlaku. Kata dia pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila sala - satu atau dua dari tiga kondisi, yaitu kemiskinan, pengangguran,dan ketimpangan sosial berlanjut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemiskinan : 90 % perumahan warga masih menggunakan atap alang -alang. Menjelikan lagi fasilitas umum seperti gedung sekolah juga masih menggunakan atap alang-alang. Silakan ditontong di informasi dalam youtube ini. <a href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhrtb39aXCyo%26feature%3Dyoutu.be&h=_AQFYRwTz&s=1" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=hrtb39aXCyo&feature=youtu.be</a>. Vidoe diatas adalah contoh kondisi sekolah dan gedung pendidikan di Paniai. Ini membuktikan kondisi semua lini tidak nyata di Paniai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain ini, kebebasan penerbitan media bertentangan dengan kebebasan bagi jurnalistik asing masuk di Pulau Papua. Para jurnaslistik asing datang hanya sebagai reporter untuk mengambil  situasi  terkini yang mana dijamin hukum kebebasan pers Internasional. Keanehan sejarah mereka diperlakukan hukum yang tidak adil sampai dipenjarakan dengan pasal yang tidak produktif  yang berlaku bagi warga Papua dan  para jurnalistik asing. Disini ganda hukum (double law) dipertegaskan bagi kaum lemah dan diperlakukan hukum yang tidak sewajarnya sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil yang beradap yang dicanangkan dalam lima sila sesuai hukum Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kewaspadaan Indonesia terkait akan ada intervensi pihak asing untuk internasionalisasi masalah Papua di dunia maka pasal – pasal pelarangan jurnalis makin ketat. Padahal kedatangan jurnalisitik universal artinya bahwa kemungkinan akan meninjau perkembangan keberhasilan otonomi, UP4B dan Otsus Plus, selain untuk meliput tuntutan Papua Merdeka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada prinsip jurnalis asing dikategorikan dalam kelompok pula ada yang pro Indonesia dan ada pula yang pro kemerdekaan Papua. Kelompok  pro Jakarta seperti ada ikatan politik, ekonomi bahkan ikatan –ikatan lain yang tak terduga. Ikatan politik misalnya kelompok liga arab yang pernah mengakui Indonesia (Sabang- Ambonia) sebagai negara  berdaulat penuh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><b>Segi politik :</b></span> terlihat jelas pada tahun 2012 pemberitaan saat pembunuhan Tuan Mako Tabuni, pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), di TV Aljazeera.Com atas tanggapan dari Dwi Fortuna Anwar adalah sangat menjengkelkan bagi kami pihak korban Warga Papua. Pemberitaan yang tidak berimbang dalam  konteks otonomi yang gagal itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;">Segi ekonomi</span> : para kapitalisme asing yang menggelora misalnya penyelamatan ekonomi asing bagi perusahan- perusahan seperti PT.Freeport, MIFFE, Kelapasawisasi, BIFI dan koorporasi – koorporasi lain di Papua. Pihak –pihak ini akan membangun sebuah cara yang sisitematis dan tersturuktur seperti dorongan dialog. Kekayaan dikeruk habis dengan cara pendekatan kontra aktif hanya penyelamatan ekonomi mereka. Namun isu hak asasi manusia tidak pernah didorong oleh  pemilik korporat – korporat asing ini. Kasus–kasus di Timika terbukti. Hal lain adalah sampai kapan pun negara Amerika tidak akan pernah mendorong para jurnalis asing masuk di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Para media lokal tadi merupakan satu kesatuan antara memperpanjang pendertiaan bagi kaun borjuis yang tertindas. Kompetisi antar media lokal semakin perketat maka untuk itu membuktikan dalil kegagalan OTSUS dibangun dengan teknik lain. Saya kira bahwa untuk menceritakan semua kondisi sebenarnya di Papua lebih tepat melalui youtube di tengah kerinduan wartawan asing masuk di Papua. Youtube adalah sala- sala media yang terpopuler  saat ini untuk menceritakan kondisi sebenarnya .</div> <br /> Akan Bersambung  Ke- 2

Kerinduan Jurnalis Asing di Tengah Kompetisi Media Lokal Hingga Media Youtube

Oleh : Marinus Gobai : hari aksi Internasional untuk dukungan membebaskan dua Wartawan Asing Asal Prancis. Teknologi Industri makin me...

Read more »

Pilpres 2014: Kurangnya Informasi Membuat Hampir Meledak Perang Sesama Suku Mee Paniai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDMZ7yhDh_AhWxvYEZr4f0socrEuVyEgE8gIydJy8EtHn4W5lwubLWjqturGcGv7Il6gOnvofOBgrVJrTgXiz_lzPF-24Df01Y-N8oJZvsP0JcgtGkXzDOlde4aSY_pjriJ34sExy8LOv/s1600/2127486.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDMZ7yhDh_AhWxvYEZr4f0socrEuVyEgE8gIydJy8EtHn4W5lwubLWjqturGcGv7Il6gOnvofOBgrVJrTgXiz_lzPF-24Df01Y-N8oJZvsP0JcgtGkXzDOlde4aSY_pjriJ34sExy8LOv/s1600/2127486.jpg" width="320" /><br />Ft: Novela Nawipa di MK</a></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><b>Teratai Paniai,</b> Politikus perempuan asal Paniai Novela Nawipa, dkk membuat semua rakyat tanah Papua merespons dengan berbagai cara dan sudut pandang kita yang berbeda- beda. Hampir diantara rakyat sendiri mendatangkan pemicu konflik karena kurangnya informasi dan pengetahuan kita sendiri. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><br /> Berikut ini adalah wawancara antara Elia Keiya dan Kru Teratai Paniai menanggapi saksi mata Novela N di<span class="text_exposed_show"> MK. Komentar berawal dari tanggal 14 Agustus, dimana “EK” mengomentari di foto Ikhe Duri di facebook. Komentar tersebut langsung ditanggapi oleh Teratai Paniai sebagai pendamai sesama suku di Meuwo. <br /><span style="background-color: blue;"><br /> West Papua Freedom</span> : saya Elia Keiya Paniai boys himbau kepada semua orang bahwa jangan hebokan Novela Nawipa istri Prabowo itu. Suami prabowo pernah siksa saya punya tete dorang 30 lebih orang suku Mee dari distrik Paniai Timur di Enarotali sekarang Ibukota Kabupaten Paniai tahun 1980an diduga Tentara Papua Nasional, (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM). <br /><br />Kronologis : mereka ditangkap kemudian besi panas dimasukan dalam anus tembus keluar di kepala. Selain itu TNI dan Kopasus, mengambil daging betis hidup-hidup, kemudian setengah masak kasih makan mereka sendiri. Ada pula dikasih sekop gali kuburan lalu dikubur hidup-hidup.<br /> <br /> Perempuan gila ini dengan kawan-kawannya yang berpidato demi suami Prabowo di MK saya bilang hati-hati. Setan-setan ini jangan pulang di Paniai-Papua lebih baik bikin rumah di lokasi Prabowo manusia canibal itu di Jakarta.<br /><br /> <span style="background-color: blue;">Teratai Paniai </span>: Nama Elia Keiya alias West Papua Freedom " latih, dan asa politik lagi ya. Semoga nama Nama Profilmu tidak sia-sia. Semua laki-laki Papua yang mengomentari Negative ke Novela Nawipa " saya mau bilang bodok alias tak mampu merdekakan Papua. Kalau cepat merdeka " belajar sama Novela dia yang mengajarkan, pengetahuan besar bagi rakyat Papua, politik memecah belah Jakarta. <br /><br /> Semoga orang pintar mengambil hikma dan cara taktik dari Novela " dan jangan hanya tahu ucapan kata adu domba ". Pemilu adalah waktu tepat bagi Orang mengadu domba Jakarta.<br /><br /> <span style="background-color: blue;">West Papua Freedom</span>:  saudara Teratai Paniai pemahaman anda terhadap Novela Nawipa sangat-sangat dangkal memalukan skali. Anda pikir Novela Nawipa itu berjuang Papua mau lepas dari NKRI jadi dia bicara kaya orang gila di lembaga tertingi negara RI itu yah... memang anda juga manusia tak punya pengetahuan segolongan dengan dia, tidak papa saya tahu anda membela atas tidak benaran Novela Nawipa itu dari sisi keluarga. Tapi saya Elia Keiya mau bilang masalah keluarga yang anda maksudkan dengan istilah tete .nene om, tante, kaka .adik, orang tua .mama ade dll itu di kampung sana saudara..anda tahu apa latar belakang Prabowo?<br /><br /> Teratai Paniai : Saya setuju pendapat West Papua Freedom alias Elias Keiya yang terlalu dalam dan tajam tu". Tajam, tajam dan terlalu dalam.dalam dalam......?,alias pendukung Jokowidodo,. Jokowidodo diusung PDIP kasus 2002, pembunuh They Eluwai. <br /><br /> Pemikiran kampung dari sodara tu yang membuat " sodara memberikan Negatif Thingking. Kalo orang besar tu menganalisa masalah lalu memberikan komentar. Apa memang Novela salahka atau anda iri dia" dia hanya saksi mata di MK, telah sampaikan apa yang terjadi di Kampung Awabutu. <br /> Anda dan saya bodok menganalisis masalah makanya dapat teguran dari " Kak Okto Mote di Amerika . Informasi selengkapnya baca disini " ya. <a href="http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flakepaniai.blogspot.com%2F...%2Fdiplomat-papua-merdeka&h=UAQGxcQE6&enc=AZO-xLoIduNNUplTfbOLPcgIfFMpuMKUfGxvagL2sBT0abRTPie85SCFJDXTTKR1qHWVDTsoGshVHLMqKcLA9KiUsr0RXvN8t645KzV6D19On0-EbFyyaTgw17Vlby6oV7yUNGzsfJi3lLnoT15-PkfF&s=1" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://<wbr></wbr><span class="word_break"></span>lakepaniai.blogspot.com/.../<wbr></wbr><span class="word_break"></span>diplomat-papua-merdeka</a>...<br /> Teratai Paniai Cukup sudah agenda untuk Novela "donk tidak kasih kita juga mo. Gimana perkembangan agenda tahun 2013 lalu rencananya melakukan aksi besar - besaran di Paniai untuk menggulingkan Bupati dalam hal dukungan Pembangunan. Waktu itu saya dapat undangan yang pernah sebarkan tu, didalamnya tercantum nama sodara Elia Keiya sebagai tim penggerak Pembangunan di Paniai.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> <span style="color: blue;">West Papua Freedom</span> : Saya Keiya Elia Paniai boys sangat berseberangan dengan penyataan sangat luar biasa yang saudara di postkan seperti dukungan Oktovianus Motte dari Amerika Serikat. Kami belum tahu pasti aktivitas Okto Mote di Amerika Serikat.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Apakah dia jalankan aktivitas politik murni Papua atau disana sebagai dosen, dia bisa bebas menyuarakan aspirasi penderitaan rakyat Papua dari jalur akademisi. Masalah Papua free bukan barang mainan maka sekali lagi soal Novela Nawipa jangan kaitkan dengan lepasnya Papua dari Negera Indonesia. Enta kamu orang pintar yang berada di luar negeri atau di dalam negeri. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Kalau pernyataan anda ini memang serius di ekspos atas dukungan Novela Nawipa maka saya menyatakan bahwa banyak orang Papua menyamar dengan menyatakan bahwa saya adalah aktivis Papua berjuang di luar negeri atau di dalam negeri, tetapi kenyataannya justru kalimat Papua merdeka itu sebuah ladan subur orang-orang Papua tertentu terhadap indonesia sehingga mereka merasa termiliki hidupnya, sementara orang Papua merasakan siksaan yang tidak manusiawi oleh TNI/POLRI. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Hal ini secara real berlaku di dalam negeri dan di luar negeri saat ini, maka saya himbau sekali lagi biar kamu orang luar biasapun stop masalah Novela Nawipa dikaitkan dengan Papua lepasnya dari indonesia. Jika terulang lagi maka dirinya juga termasuk judas sama seperti nama-nama yang di eksposkan itu seperti Nikolaus Mesek, Albert Yoku, pdt. Biniluk dan kawan-kawannya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Orang Papua tidak senang dengan Novela Nawipa bukan membela supaya Jokowi menjadi presiden tetapi masalah nyawa orang Papua yang Prabowo dia menelan hidup-hidup di masa lalu ko. Semnetara Novela Nawipa terlalu berlebihan dengan Prabowo, sementara belum sembuh luka hati keluarga korban orang Papua pada tragedi tersebut. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Jadi komentar yang sifatnya mendukung Novela Nawipa harus pisakan yah, jangan salah mata di kaitkan dengan seharusnya tidak perlu. Soal Papua merdeka orang Papua sangat menderita luar biasa, baku lawan dengan kekuatan senjata TNI/POLRI secara terus menerus, bukan hidup enak-enak di luar negeri.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> <span style="color: blue;">West Papua Freedom</span> :  Soal agenda demo tahun 2013, memang saya Keiya Elia menjadi ketua tim peduli pembangunan menjaga keutuhan segala ciptaan Tuhan di Kabupaten Paniai, tetapi tidak terlaksana karena sikon kurang mendukung. Rencana setelah pelantikan DPR baru ini, itupun kalo sikon mendukung. Jadi kalimat mengulingkan bupati itu pernyataannya yang salah. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Rencana kami aksi itu hendak memberikan pengetahuan etika tentang DPR terhadap tugas dan fungsi DPR yang sesunggunya di Kabupaten Paniai. Melihat selama 15 tahun setiap periode DPR hanya tinggal nama DPR tidak memiliki fungsi pengawasan proyek-proyek pembangunan yang di kelola oleh setiap SKPD.Kenyataan semua proyek jadikan bisnis DPR, pimpinan SKPD dan Bupati dan Wakil Bupati setempat. Mereka malas tahu dengan dia punya gereja dan masyarakat. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Oleh sebab itu masalah Paniai adalah masalah anda dan saya dan masalah Papua adalah masalah anda dan sayapula, maka jangan membolak balik kalimat yang positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif tanpa alasan yang jelas.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><span style="color: blue;"><br /> West Papua Freedom</span> : Tidak terlalu tajam dan tidak terlalu dalam juga seperti yang saudara maksudkan itu, sederhana saja dan sangat-sangat tidak juga untuk mendukung JOKOWI. Saudara harus lebih memahami itu begini, Prabowo atau Jokowi menjadi presiden memangnya mereka kasih kesejahteraan bagi orang papua?.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Hasilnya sama seperti pemimpin – pemimpin sebelumnya 100% akan meningkat pengorbanan orang Papua melalui berbagai jurus strategi melancarkan genosida di Papua, artinya, orang Papua sudah kasih suara kepada kedua orang ini, terus kenapa Novela Nawipa dia kejar membela berlebihan Prabowo manusia kanibal itu?.<br /><br /> Lebih baik biarkan ajalah ngapain bawah muka bikin jual diri/ mencari popularitas ndada orang yang katakan bahwa memang kamu perempuan Papua yang luar biasa juga kooo.<br /><br /> <span style="background-color: blue;"><span style="background-color: blue;"></span>Teratai Paniai</span><span style="background-color: white;"><span style="color: blue;"> </span></span>: Komentar pertama adalah " saya hanya tertawa saja karena laki - laki Papua tu politik-nya terlalu bodok jadi menghina saudari Novela Nawipa.<br /><br /> Maaf ya, saudara samakan dengan KK Okto Mote jadi saya tidak mau komentar lagi ya. Anda termasuk orang yang tidak tahu menghargai tertua, tidak tahu etika sampai tidak tahu menghargai perjuangan beliau. Saya orangnya " paling menghargai kk senior di Meuwo bahkan di seluruh Papua terutama Orang yang berpengaruh di dalam dan Luar Ngeri. <br /><br /> Dugaan saudara " dugaan yang berlebihan yang berusaha memprovokasi perjuangan nya. Saudara dan saya adalah orang" kecil - kecil, tidak punya nama, tidak punya pengaruh apa- apa, jadi jangan terlalu bunyinya besar alias tong kosong" ya. Misalnya " perencanaan kita tahun 2013 lalu, kegiatannya tidak sukses kan. Kita gagal. <br /><br /> Disini yang saya ungkapkan adalah " keanehan cerita “saudara peduli pembangunan, namun nama profil Freedom West Papua. Apa pejuang Papua atau pejuang pembangunan di Paniai ini. Komentar menyudutkan seseorang dilihat dari kita sendiri, dari pada orang lain menertawakan kita bahkan bisa mengomelin kita. <br /><br /> Kita diajak " Jangan jadi provokator, dengan sebuah masalah tidak relevan kepada warga, untuk mendatangkan sebuah masalah sesama suku, sedangkan kita sendiri pejuang kemanusiaan kata komentar diatas.<br /><br /> Pertama mengapa kita tidak protes sama perempuan Papua yang lain seperti Nowela Aufarai, yang melengket sama prabowo. padahal ribuan orang Papua memberikan suport buat dia. <br /><br /> Kedua adalah : Kenapa Megawati sebagai Otak di balik Pembunuhan Theys Hiyo Eluwai " anda tidak protes". Mala membanggakan dengan Tai Kucing dengan Jokowidodo Boneka dari Solo ini. <br /> Saya kira " kita berpikir yang terpelajar, modern sedikitlah, kita yang sudah belajar juga sama seperti orang yang tidak pernah sekolah saja. <br /><br /> Saya setuju " komentar terakhir dari saudara " maksud saya diawal kita laki-laki Papua tu bodok berpolitk, makanya berikan thingking negative pada saudara perempuan dia. Padahal pilpres waktu tepat melakukan adu domba buat Jakarta. Teknis " melakukan Boikot Pilpres yang ke dua " soal teknis tinggal diataur masing-masing daerahnya, seharusnya kita bangun pemahaman seperti ini kepada masyarakat. Kita berpikir yang regional dan Internasional daripada donk yang adu domba kita terus melalui berbagai cara, seperti di Timika, perang suku berlangsung disana. Dugaan adalah orang ketiga bermain di balik layar. <br /><br /> Penduduk masyarakat sipil Papua kini hanya 1, 5 juta jiwa, maka diantara kita tidak perlu peran, mara, dll. Orang yang bersalah kita pedekati memberikan pemahaman yang baik kepada yang bersalah. Seandainya diantara kita tidak suka, kecolongan buat Jakarta menguasai kita untuk mengadu domba kita. <br /><br /> Saya ajak " Novela adalah Novela, Martinus Adii ya Martinus Adii, mereka punya masalah. Kita hanya penonton saya. Salut buat saudara perempuan Novela " sudah mengunjungi Kk Natalius Pigai sebagai orang terpenting, kk senior kita di Jakarta. Inilah cara menghormati, menyayangi sesama kita.<br /> <br /><span style="color: blue;">West Papua Freedom</span>:  Sobat Teratai Paniai, memang kamu bikin saya Keiya Elia lucu banget. Komen anda West Papua Freedom dan masalah pembangunan Paniai apa hubungannya.<br /><br /> Sekarang saya mau bertanya komen ekspost anda di bloger yang saya sempat lihat dan baca bahwa Hari senin adalah hari spesial bagi masyarakat Paniai berkeliaran di Enarotali Ibukota Kabupaten Paniai. <br /><br /> Komen itu sobat secara sadar ataukah itu mungkin pengetahuan situasional mengada ada yang dapat anda dilayangkan?. Syukur kalo komen sobat itu memahami secara benar bahwa kebiasaan masyarakat harian berkeliaran itu pengaruh yang kurang membangun diri dengan keluarganya. <br /><br /> Sobat pahami baik-baik yah, didalam wilayah Kabupaten Paniai, ada manusia Mee, manusia Mee itu sedang di gembleng dengan pengetahuan pengaruh budaya luar yang nantinya suku Mee akan hilang tanpa bekas kaki dari tanah leluhur di Paniai negeri tercintaku kita. Karena pengaruh itu telah kehilangan arah hidup manusia Mee, malas beribadah kepada Tuhan Allah, malas berkebun, berumah, berpagar seperti yang pernah di wariskan oleh nenemoyang kita orang Mee.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Pemerintah juga tidak buat sebuah kekuatan kepastian hukum atau perda tentang larangan bahwa di hentikan kelakuan neraka yang sedang bertumbuh subur itu. Kemudian semuanya itu terjadi di depan mata kita, sementara anda dan saya memiliki pengetahuan yang cukup memadai menyikapi tanda-tanda jaman itu?. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Apakah itu suatu hal yang mustahil bertentangan dengan west papua free? Lanjut dia “sangat dangkal sekali menganalisa dan menyelidiki suatu masalah. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Soal masalah Novela Nawipa, dkk,: Sobat saya adalah salah satu keluarga korban tragedi tahun 1980an oleh anggota kopasus anak buanhnya prabowo. Untuk itu hati-hati yah sobat komennya, karena ini masalah masih menta, Novela Nawipa, Martinus Adii, Aminadab Kudian dan Vinsen Dogomo telah mementakan masalah lama menjadi masalah baru, mereka itu suku Mee bukan suku lain. Ada waktu mereka itu tergeser dari Meuwo Paniai, Deiyai, dan Dogiay. Saya Elia Keiya yang bilang catat tanggal hari ini. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Saya komen soal “Kk Okto Mote”, pemicu masalah adalah siapa? sobatkan yang terakhir, saya ikuti penyusunan kata demi kata sobat Teratai Paniai, memang termasuk orang ber-ilmiah juga tetapi ada satu yang masih kurang menurut saya yaitu kurang memahami inti pembahasan permasalahan...tetapi tidak papa penting untuk saling mengoreksi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> <span style="color: blue;">Teratai Paniai</span> : Pertama: makasih banyak atas kunjunga di Bloger saya. Kedua : koreksi saja" Hari senin hari spesial " yang dimaksudkan itu ada di kolum " sosial". Keadaan sosial ini yang saya postingkan. Dalam artikel ini juga tidak ada" kata warga berkeliaran" saya kira komentar ane-ane saja. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Kata - kata malas ke gereja, malas berkebun itu semua dampak ketidakberpihakan raja- raja Kecil Kepada Warga,. Lebih para lagi tahun 2015 keatas tahun kita akan hadapi Pasar Bebas. Saya setuju keadaan seperti demikian kita tidak boleh diam. Kita bertindak dengan satu cara elegan yaitu membuka website resmi lokal Paniai saja sudah cukup kok. Media resmi yang benar - benar independensinya 100%. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Tujuan mengungkap semua kegagalan disemua lini untuk mempublikasikan ke khayalak. menceritakan keadaan sebenarnya dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, pembangunan, HAM, ..........di Paniai. Dari pada memelihara, menguntungkan kepada kelompok raja-raja kecil, lebih baik banyak cara yang kita bisa buat dan lakukan. Sala - satu taktik adalah kegiatan seperti yang rencana tahun 2013 lalu.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Dari situlah akan muncul kesadaran dari raja - raja kecil yang selama ini hidup berfoya - foya tidak ada keberpihakan kepada warga setempat. Misalnya : Atap gedung sekolah masih menggunakan daun alang- alang nyata di SMP Negeri 2 Ukauwo Deyatei. (Ini masalah pendidikan dan Hak asasi Manusia di bidang pendidikan). Kondisi demikan merupakan kondisi daerah otonom dan otonomi Khusus Papua telah Gagal. " </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Ini bukan tanda - tanda akhir zaman" tetapi pemimpin - pemimpina tidak berkompeten banyak ada disana,. Semata - mata saya tidak boleh marah pemerintah terus, alasannya Max Weber pakar sosiolog mengatakan : rakyat meninggalkan kebun, rumah, agama hanya karena "malas kerja" . ***</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Koreksi saja " saat Prabowo pimpin Komandan Kopassus (Pangkostrad) antara 1995 - 1998. Setahu saat dia pangkostrad terjadi pembantaian besar di Mependuma - Papua, dan Biak Berdarah. Namun operasi dingin pada tahun 1995 - 98 di wilayah Paniai juga ada seperti pasukan operasi Rajawali. <br /> <br /> Kisah - kisah tragis saudara maksudkan 1980an itu salah. Kejadian yang benar terjadi tahun 1977-1978 saat itu dimana " warga disiksa dengan besi panas dimasukan dalam Dubur dari tetua - tetua kita. Cek di The Neglecteg Genoside (Genosida yang di abaikan di Papua). </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Dalam insiden ini, tentu saya punya keluarga juga begitu pula keluarga saudara. Pasti saat itu keluarga Novela, Martinus, dan Aminadap juga mengalami hal yng sama.". Tentu semua orang Papua mengalami hal yang sama. kita semua adalah korban daripada operasi - operasi dari DOM tersebut. Negara lawan denga rakyat Papua Barat " tahap perjuangan". *****</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Saya paham maksud dari pada perdebatan ini, sayangnya adalah apapun yang kita komentar di media sosial seperti "Fecebook, Twiter, Bloger, dan website resmi itu akan berpengaruh kepada publik. Soalnya industri teknologi media semakin meningkat di Indonesia. Apapapun yang kita komentar di media sosial" dikontrol oleh setelit Palapa" yang dikelola Orang Jakarta. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Alasan saya berkomentar adalah : mengapa diantara kita sendiri baku tidak senang. Konyol juga dendaman kejadian masa lalu lampiaskan kepada kita sendiri yang notabene tidak tahu masalahnya. Padahal pelaku adalah orang Jakarta. Ini yang tertarik bagi saya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Saya kira semua orang Papua korban dengan peran dingin dari Jakarta. Seandainya sesama kita tidak senang maka memberikan peluang kepada Jakarta, untuk adu dombakan kita, tentunya. ini menjadi sebuah catatan dilematis bagi kita semua.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Kita punya masalah masih banyak lagi yang kita harus hadapi sma2 kontek Paniai seperti kasus Degeuwo warga membutuhkan kita untuk memberikan dukungan moril dan materil kepada warga disana. Masalah yang lebih besar lagi yaitu masalah Papua Merdeka belum berakhir. Saya kira masalah sepeleh " saksi mata tadi" kita tidak perlu tanggapi secara serius.***</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Penilian dari saya buat empat orang tadi " kader dari Partai Gerindra " mereka hadir disana karena korban dari politk Jakarta dan Korban dari Pileg 9 April lalu. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Wajar - wajar saja kita panik karena Prabowo terpilih jadi presiden aksi brutal akan kembali terjadi kedua kali. Memang kita harus waspada itu lebih penting, kita rakyat biasa yang tidak punya kekuatan apa- apa. Sisi HAM, kini banyak media sosial dan setiap tahun terus bahas di meja PBB. Kita semua harapkan adalah Wartawan asing masuk di Papua, untuk mengungkapkan semua kekejaman terus terbungkam ini. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Kini kisru sengketa pemilihan presdien ini pemerintahan Amerika juga Panik, garu kepala, dan goyang. Prabowo naik jadi Presiden ancaman bagi Amerika. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Dalam kampanye dia " Perusahan Asing harus Nasionalisasi seperti PT. Freeport perusahan terbesar kedua di tingkat Internasional setelah PT.Freeport di Kenya Afrika. Keputusan Prabowo ini bertentangan dengan USA yang selama ini diam - diam mengkeruk habis kekayan milik Papua. Ini benar2 terjadi gimana respon USA dengan untuk pergerakan Papua nantinya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Karakter Prabowo " spontanitas " apa yang dia mau dia buat dan lakukan tanpa analisis yang mendalam akan dampak yang terjadi kedepan. " segi karakternya". <br /> * Petik keuntungan Nilai Politik untuk kita semua* *******</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Karakter seorang Jokowidodo " orangnya tenang, politik jalanan misalnya mendatangi ke tempat konflik. hanya untuk mengambil hati dari warga. Misalnya " saat kampanye di Jayapura datangi pasar mama-mama Papua. Ini pendekatan hati ke hati yang nantinya lumpu total bagi aktivis pergerakan. Ketidakpercayaan ini timbul antara pemimpin pergerakan dan rakyat akan nampak jelas suatu ketika. Karena pada umumnya kita orang Papua cepat puas, cepat menyerah, tidak fokus, bisa dibeli dengan uang dll. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Seorang Jokowidodo " dibebaskan perusahaan asing beroperasi di Papua " yang terpenting bagi Jakarta adalah keuntungan Pajaknya. Ini yang akan terjadi nantinya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Namun " ideologi Papua Merdeka" makin hari makin tumbuh subur dari semua pergerakan di seluruh tanah Papua, sulawesi, Jawa dan luar Negeri. Kita satu kita bisa ". "Perjuangan tanpa batas sampai menang. ".*****</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Komentar saya tidak tepat postingan awal , saya bukan seorang ber-ilmiahwan, seorang analisawan, kita punya tanggung jawab moral untuk menetralkan situasi yang makin buruk sepanjang waktu ini. kitalah yang memberikan pemahaman yang baik, memberikan informasi yang benar, kita juga bagian dari pembawah damai kepada rakyat kita sendiri. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Setuju dengan adanya" kata koreksi " dipostingan awal menyudutkan sesama kita membuat saya juga tertarik mengomentari, dan membagikan apa yang saya bisa ceritakan disini. Ini bukan keberpihakan, suport atau membenarkan kepada keempat saudara kta tadi akan tetapi lingkungan sosial yang beragam tentu mendatangkan konflik yang panjang.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Mengapa tidak kita bisa- bisa gulingkan Jakarta, kita satu hati satu tujuan dengan cara yang sistematis, dan tersturuktur pula, entah resikonya lebih besar. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Sekali lagi maaf" sodara seandainya ada yang sala kata" menyinggung perasaan sodara. *GBU untuk kita semua*.</span></span></div>

Pilpres 2014: Kurangnya Informasi Membuat Hampir Meledak Perang Sesama Suku Mee Paniai

Ft: Novela Nawipa di MK Teratai Paniai, Politikus perempuan asal Paniai Novela Nawipa, dkk membuat semua rakyat tanah Papua meres...

Read more »

NOVELA NAWIPA POLITIKUS REVOLUSIONER MENGGUGAT BALIK PILPRES INDONESIA 2014

<div class="_5pbx userContent" data-ft="{"tn":"K"}" style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNP6PhVeQKCr-yPeUurkEThFUjAP211mcoGGbb_mrvTIeciSd3OHdpekFa0Zhen2dyFQs4j8MSHw2Jy-kslTxzs3cdSpDz6Hixj-yhuFft9N7f1kDanZk1fjpKM30LmJn7RxhWOsbxhE5d/s1600/Novela.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="318" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNP6PhVeQKCr-yPeUurkEThFUjAP211mcoGGbb_mrvTIeciSd3OHdpekFa0Zhen2dyFQs4j8MSHw2Jy-kslTxzs3cdSpDz6Hixj-yhuFft9N7f1kDanZk1fjpKM30LmJn7RxhWOsbxhE5d/s1600/Novela.jpg" width="320" /></a></div> Oleh : Agustinus Mote<br /> 15 Agustus 2014<br /> “Rakyat Papua Barat dan Rakyat Indonesia baik rakyat maupun pemerintahan serta intelektual Perlu tanggapi Memahami makna Politik Membalik oleh Novela Nawipa dengan baik, jangan tanggapi Politik secara emosional atau negatif teka teki kecewa”<br /> <br /> POLITIKUS TERHEBOH : Di Mata Rakyata Indonesia dan Rakyat papua tanggapi negative pemikirannya pada politik membalik penggugatan di bawah lantaran saksi pilpres 2014 di tanggung jawabkan oleh Novela Nawipa Dkk atas saksi mandat tim suskses Pilpres prabowo. Di beberapa tempat Paniai, Deiyai, Dogiyai dan di tanah papua sangat kesal goyang rakyat atas belum tanggapi Politiknya Novela Nawipa Sebenarnya apa….!!!.<br /> <br /> “Sengketa Politik Pilpres indonesia 2014 Jokowi dan prabowo, menggugat politik rubrick mandat saksi pilpres di balik kesimpangan dan tuntutan di papua barat menjadi heboh”<br /> “Rakyat Umum Indonesia dan Rakyat Papua Barat tidak tau memahami politik dan tidak tau apa itu pemahaman “Politik Membalik”atas ungkapan Novela Nawipa dkk MK Jakarta.<br /> <br /> Seorang perempuan papua Novela Nawipa dan dkknya adalah seorang Politikus yang menggugahkan membalik politik di depan MK Jakarta, merasa Indonesia goyang dan roboh. Karena dalam kasanah politik pemilihan kepala negara Pilpres yang telah memberikan mandat sebagai saksi perjalanan pilpres di satu kampung.<br /> <br /> Novela nawipa membuka ruang kategori baru dengan begitu ketegasan keras dengan kajian penggugatan Politik diatas kesimpangan sejarah di daerah tanah papua barat. Semua lini diskusi sana-sini, membuat iklan baru di media televisi, di media Koran dan di media filim, di berbagai tabloid serta poster-poster internetan yang begitu kajian sejauh mungkin.<br /> <br /> Politik Novela nawipa adalah berdiri diatas tuntutan rakyat papua “politik membalik” sangat menentukan bagi rakyat papua barat, dan Politik berdirinya diatas tuntutan hak dan kebenaran rakyat papua telah menggugah di depan MK Jakarta. Tinjauan politik membalik, Rakyat papua telah sosialisasi melalui demokrasi dan berbagai media lainnya sebelum masuknya Pilpres Indonesia 2014 adalah :<br /> <br /> <ol> <li> - BOIKOT PILPRES INDONESIA 2014; di tanah papua barat telah di orasi demokrasi di sebarkan oleh seluruh rakyat papua barat, menuntut untuk Pengembalian Referendum di Papua </li> <li>JANGAN PILIH PRABOWO, di tanah papua barat telah orasi demokrasi di sebarkan pelosok papua barat karena Prabowo adalah pembunuhan rakyat papua tidak bersalah membuat bencana manusia di Paniai dan pada umumnya Papua.</li> </ol> Novela Nawipa dkk, berdirinya beton politik sebagai tim sukses pilpres bagian saksi berdasarkan pengalaman sejarah yang sudah ada. Hanya untuk menggagalkan dan mengkalahkan pilpres Indonesia 2014, atas terjerumus orang pelaku bencana manusia jadi pilpres. Relawan Prabowo Presiden ternyata menggalakkan membalik kembali atas Perbuatan Prabowo di Muka Publik lantaran melalui di daerah itu merasa terungkap.<br /> <br /> UNGKAPAN-UNGKAPANNYA<br /> Ungkapan-ungkapan dari Novela Nawipa menjawabkan atas pertanyaan dari pihak MK Jakarta, di saksikan oleh semua Publik Indonesia dan Papua serta luar negeri adalah :<br /> <br /> **** Tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat pilpres 2014 di daerahnya, kampung awabutu distrik paniai timur, kabupaten paniai, “tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktifitas pemilu di kampung saya tidak ada”. TPS petugas KPPS bilik suara maupun alat-alat pemilu lainnya tidak ada di kampungnya. Novela juga meminta penyelenggara pemilu dan pemerintah mensosialisasi tahapan pemilu sampai kedaerahnya agar masyarakat mengetahui waktu pilpres. “diam-diam saja orang juga manusia punya pikiran KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi, supaya kami masyarakat tau, kami ini di gunung jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami tahu tahapan itu”, Tegasnya.****<br /> <br /> Kutipan atas Ungkapan Novela Nawipa tersebut diatas dengan berani tegaskan kepada MK, dengan suara tegas berapi-api dapat diar tikan berdasarkan sejarah kejadian bencana manusia di daerah yaitu:<br /> “Pada tahun 1982, 1983an sepanjang 1980an PRABOWO mengkisahkan bencana manusia di daerah Paniai dan papua, seperti Besi panas tusuk di lubang anus pantat, dan bapak punya kontol di bakar lalu di makankan oleh anaknya, dan kubur hidup-hidup serta di potong leher dan pun pembunuhan gantung dan lain-lain. Semua ini di lakukan oleh Pimpinan letnan Prabowo Subianto Jakarta”<br /> <br /> Berdasarkan sejarah itu, Nevela nawipa Putar balikkan Politik di depan MK Jakarta dapat di artikan adalah; “Kenapa kalian minta suara dukungan atas memilihnya Presiden Indonesia atas kelakuan Manusia telah habiskan oleh Prabowo, makanya disana di daerah Awabutu tidak manusia suksesi pilpres dan kasih suara pilpres karena manusianya di habiskan oleh Pimpinan Prabowo di tahuan 1980an”.<br /> <br /> Memang Novela Nawipa seorang Politikus Revolusioner yang membantah politik pilpres, dan minta pertang jawabkan terlebih dulu atas perbuatan oleh PRABOWO di paniai dan seluruhnya papua barat. Semua kejadian bencana manusia di seluruh pelosok tanah papua barat, atas alasannya Novela Nawipa membalikkan politik lantaran saksi pilpres Indonesia 2014 di daerahnya sangat reaktif.<br /> Berdasarkan sejarahnya Semua Rakyat Indonesia dan papua serta simpatisan dari luar di harapkan perlunya tanggapi dengan baik apa yang di ungkapkan oleh “Novela Naipa”, Prempuan pemberani menggugat di balik sejarah bencana manusia yang masih tersejarah traumatis itu.<br /> <br /> Politik Membalik Novela Nawipa sangat membingungkan MK Jakarta dan mengketawakan MK Jakarta kipas-kipas penggugatan pelanggaran HAM di tanah papua barat sangat berat. Dengan lantaran kajian sebagai saksi pilpres Indonesia 2014.<br /> <br /> TANGGAPAN NILAI RAKYAT<br /> Tanggapan Semua Rakyat Indonesia dan papua serta simpatisan dari luar di tanggapi bahwa; “Novela Nawipa dkk, tidak tau menahu politik pembicaraan tanggung jawab era Pilpres 2014 yang di saksikan di depan MK Jakarta” dan para penonton layar televisi di seluruh rakyat Indonesia dan rakyat papua serta luar negeri.<br /> <br /> Banyak masyarakat Indonesia dan papua menjebolkan nama baiknya Novela Nawipa dkk, adalah tidak tau berbicara politik, atas belum pahami dan belum tau sejarah di tanah papua barat. Masyarakat umum di Indonesia dan papua barat belum tau menahu tentang kategori politik bernama “Politik membalik”, maka mereka langsung pintar-pintar emosional sangat berat atasnama daerah dan lain-lain.<br /> <br /> Berdasarkan Rakyat menilai pembicaraan politik di MK Jakarta, oleh Novela Nawipa dkk, menghampiri Negara Indonesia Roboh dan goyang atas membantah Pilpres dengan dasar dendaman sejarah bencara kemanusia di tanah papua di lakukan oleh letnan Prabowo Sibianto, sangat menyedihkan jerita manusia.<br /> <br /> Rakyat Indonesia dan rakyat papua barat baik masyarakat biasa, seribu sarjana, doctor, professor, serta pegawai negeri semua menilaikan cara pembicaraan politik Novela Nawipa dkk, menilaikan sisi negative saja memaki habis-habisan di nyatakan (menjual nama baik papua, daerah paniai awabutu serta suku dan marga keluar). Orang-orang yang berpikir di sisi itu orang-orang yang tidak tau menahu politik penggugatan dan politik membalik lantaran-lantarannya. Berarti negara Indonesia dan papua barat masih bodok pemahaman politik dan masih tidak tau pemahaman politik , apa politik membalik itu.<br /> <br /> Kampung yang memberikan mandat kepada Novela Nawipa sebagai saksi pilpres adalah kampung yang punya kisah sejarah oleh Prabowo telah membuat bencana manusia yang tidak manusiawi di lakukan oleh pimpinan letnan Prabowo, di daerah paniai. Maka rakyat Indonesia dan papua barat perlunya pahamia hal itu.<br /> <br /> “Rakyat Indonesia dan Rakyat Papua Barat baik rakyat Biasa maupun Pegawai Pemerintahan menilai Novela Nawipa dkk Tidak tahu menahu Politik, dan merasa di balik kaki tangan Relawan Prabowo Presiden. Di awali emosi di maki dan di tuduh penjual nama baik dengan serta di nyatakan dia memalukan dimuka MK Jakarta serta menjelekkan nama baik papua dan daerah. Tetapi Pandangan Politik Novela Nawipa dkk adalah politik yang luhur berani lawan transparansi, jujur di depan MK dan public. Politik yang membela hak-hak rakyat papua atas tuntutannya. Tanggapi Masyarakat umum menilai Tidak tau politik karena Masyarakat umum Indonesia dan Papua tidak tau politik tentang “Politik Membalik” atas ungkapannya belum tau memahami politik. Maka saya bilang Masyarakat Indonesia dan masyarakat papua tidak tau menahu tentang pemahaman politik akhirnya mata melotot di layat televise”.<br /> <br /> Semua Rakyat Indonesia Umum dan Papua Barat harap sadari dengan unek-uneknya di bisikan batin dan di bibir, perlunya memahami politik harus sejauh mungkin dari apa yang ungkapkan dengan tegas dan keras di muka MK Jakarta di depan mata Publik, kita berikan jebol politik terpintar Novela Nawipa dkk.<br />   <br /> MENILAI DAN DI PETIKKAN UNGKAPANNYA<br /> <br /> Penilaian dan di petikan ungkapan-ungkapan kata oleh Perempuan Pemberani Tegas dan jujur transparansi dengan berani di depan MK Jakarta dan di depan mata Publik Rakyat Indonesia dan papua barat adalah sebagai berikut :<br /> <br /> Tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat pilpres 2014 di daerahnya, kampung awabutu distrik paniai timur, kabupaten paniai; karena PRABOWO sendiri kasi habis punahkan orang-orang yang ada di sana pada tahun 1980an menjadi bencana manusia akhirnya tidak ada coblos dari satu orang pun.<br /> <br /> Aktifitas pemilu di kampung saya tidak ada; karena manusia di bajak oleh Prabowo pada tahun 1980an; TPS petugas KPPS bilik suara maupun alat-alat pemilu lainnya tidak ada di kampungnya; karena disana tidak ada orang yang coblos dan memang masyarakat trauma atas perbuatan prabowo 1980an, dan masyarakat papua sudah boikot Pilpres di tanah Papua Barat,<br /> <br /> Kami ini di gunung jangan bodoh-bodohi kami terus ; kalimat ini sangat berat atas perbuatannya Prabowo 1980an dan rakyat papua sedang di bodohi, di jajah, dan dibunuh, di tindas sedang berlanjut di tanah papua barat. Sangat perempuan pemberani di muka MK Jakarta ibukota negara colonial Indonesia.<br /> <br /> Di pertanyakan ulang oleh MK, di katakan “Maksudnya”; MK Jakarta Diam dungu bilang sudah adalah mereka takutnya ketegasan atas perbuatan dari Prabowo di daerah papua yang terasa terungkap.<br /> <br /> Kami tidak tau apa itu Pilpres 2014 pada tanggal dan jamnya berapa karena tidak ada sosialisasi; sangat-sangat politik luar biasa dapat di balikkan arti yaitu “kami bukan negara Indonesia tetapi kami rakyat papua barat”, Perempuan sangat Revolusioner dimuka MK Jakarta, terungkap.<br /> <br /> Semua kalimat petikan diatas adalah “politik membalik”, telah ungkapkan oleh seorang perempuan pemberani di depan MK Jakarta ibu kota negara colonial Indonesia. Telah di ungkap dengan tegas dan keras dapat membingungkan MK, mengangakan MK, dan MK Lucu dan ketawa atas menuntut ungkap kebenaran garis lantaran saksi pilpres 2014 secara reaktif.<br /> <br /> Ungkapan-ungkapan Novela nawipa bukan sendirinya ungkapan tetapi dukungan dari kami rakyat papua atas tuntutan yang sudah ada. Maka kami Rakyat papua menyebutkan dan membanggakan NOVELA NAWIPA perempun pemberani dari papua yang di sebut sebagai berikut;<br /> <br /> - Perempuan papua pemberani ;<br /> - Perempuan papua yang revolusioner<br /> - Perempuan papua pemeberani jadi pelaku saksi<br /> - Perempuan papua yang siap tanggung jawab;<br /> - Perempuan papua yang berani bantah membantah atas saksi relitas;<br /> - Perempuan papua yang menggugat di balik tuntutan;<br /> - Perempuan papua yang tau membalikkan politik<br /> <br /> Inilah ciri nilai-nilai seorang perempuan tau politik “Novela Nawipa”, berani jadi saksi dan berani jadi tanggung jawab atas tuntutannya membawa MK Jakarta membalikkan Politik. Maka negara Indonesia harus tau apapun orasi oleh rakyat papua telah di sosialisasi “Boikot” dan tanggung jawabkan Pelanggaran HAM di buat oleh Prabowo bencana manusia di tanah papua, hal itulah yang di tuntut.<br /> <br /> “Kasanah Politik Membalik ini menyatakan, Kembalikan hak-hak Referendum di tanah papua barat dengan damai”.<br /> <br /> NOVELA NAWIPA tetap perlindungan Alam Realitas Papua dan berada dalam Nama YESUS KRISTUS atas semua tekanan dari semua kritiknya oleh siapapun yang di tanggapi negative)*. <br /> <br /> Amoyepai Papuans : Kajian Politik Pilpres 2014</div>

NOVELA NAWIPA POLITIKUS REVOLUSIONER MENGGUGAT BALIK PILPRES INDONESIA 2014

Oleh : Agustinus Mote 15 Agustus 2014 “Rakyat Papua Barat dan Rakyat Indonesia baik rakyat maupun pemerintahan serta intelektual Perlu...

Read more »

Pulau Papua Korban dari Utang Luar Negeri Indonesia

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdtX7xcF-w2jBnANy5MmihXYRBUU3MNdYi3Ohh5ax8j-no0DWUTATbphkf6hppOuQs6QLKCSQrR9T0uq8BaC9S-gEGoC1SyRT1J7qpa-d-OmuyoBeoNJnBttwv0NyUMLEfKpoqKQY6UsYS/s1600/Papua.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="161" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdtX7xcF-w2jBnANy5MmihXYRBUU3MNdYi3Ohh5ax8j-no0DWUTATbphkf6hppOuQs6QLKCSQrR9T0uq8BaC9S-gEGoC1SyRT1J7qpa-d-OmuyoBeoNJnBttwv0NyUMLEfKpoqKQY6UsYS/s1600/Papua.jpg" width="200" /><br />Pulau Papua</a></div> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}">Oleh : Marinus Gobai</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><br /></span><span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"> Suatu kelak kami akan menjadi budak di negeri sendiri, tentu telah nampak selama sepuluh tahun berjalan.Terbaca jelas setelah peningkatan tajam utang luar negeri di Indonesia. Orang Papua, Pulau Papua serta segala isi didalamnya menjadi korban dari pada utang luar negeri yang makin menggelora di Jakarta ini. Utang luar negeri pada tahun 2014 <span class="text_exposed_show">tercatat sebagai berikut. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2014 tercatat USD269,3 miliar sehingga tumbuh 7,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2013 sebesar 4,6% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan posisi ULN sektor swasta sebesar 12,2% (yoy) menjadi USD141,4 miliar. Sementara itu, posisi ULN sektor publik tumbuh sebesar 1,9% (yoy) menjadi USD127,9 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN sektor swasta hanya tumbuh 0,6%, sementara ULN sektor publik meningkat 3,5% *.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Untuk mengambil keuntungan bagi para petinggi Jakarta dahulu kala menyusun undang – undang kontra produktif yaitu Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Untuk menjustifikasi keberadaan pasal 33 ini, Jakarta juga melakukan program yang kontra produktif bagi rakyat Papua. Biasanya pemerintah mensahkan Otonomi khusus bagi orang Papua, kemudian menghadirkan Unit Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pemekaran sangat tidak logis, kemudian Otonomi khusus plus bertambah lagi.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Dari berbagai kasus Papua dan di Jakarta melihat utang luar negeri sangat tidak logis dan program – program dari Jakarta juga tidak pentingkan bagi Papua, banyak koruptor dan pembangunan tidak nyata di Papua. Singkatnya utang luar negeri menguntungkan bagi para petinggi - petinggi Jakarta, merugikan rakyat dan alam yang tak berdosa, merugikan pula ekonomi politik di Wilayah Papua. Karena Pulau Papua menjadi alat tawar menawar bagi Jakarta hanya untuk menguasai alam Papua. Awal utang negara Indonesia dengan Amerika terjadi pada tahun 1967 adalah kapitalisme asing PT.Freeport Indonesia masuk di Papua. Hanya melalui undang – undang 33 ayat 3 tadi, maknanya menjual tanah adat Papua ke pihak asing. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Untuk menjual tanah adat tadi Indonesia membangun bilateral utang luar negeri dengan para pemilik modal, namun para pemangku kepentingan di Provinsi Papua dan Papua Barat sangat loyal pada pemerintah Jakarta. Apapun yang Jakarta mau pemimpin – pemimpin Papua dibebaskan masuk di tanah Papua. Akibat meningkatnya utang luar negeri alam – alam dikeruk habis oleh pihak asing misalnya pada zaman otonomi khusus kehadiran perusahan BIPI, perusahan kelapa sawit, MIFEE maupun perusahan asing lainnya. </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Soalnya adalah utang – utang luar negeri ini berdayakan kepada siapa?. Kemiskinan makin merajalela, gizi buruk, pendidikan buruk, kesehatan buruk, dan banyak persoalan. Ada dugaan juga bahwa kehadiran perusahan – perusahan ini hanya karena Jakarta tak mampu melunasi utang luar negeri. Dengan hasil – hasil pajak nanti masuk dipergunakan untuk menutupi utang luar negeri, maka lebih banyak perusahan swasta masuk di Papua.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"><br /> Untuk keruk alam lain, izin masuk kelompok illegalloging untuk pembabatan hutang tropis Papua dan Kalimantan. Namun pihak berwajib tak menangkap kelompok tersebut. Perlu adanya pemimpin yang berani, kuat untuk mengatasi masalah – masalah serius yang terjadi melalui tangan Jakarta kepada pihak asing ini.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"></span></span><br /> <span class="userContent" data-ft="{"tn":"K"}"><span class="text_exposed_show"> Pasal 33 ayat 3 sangat merugikan bagi rakyat Papua, karena pasal ini meloloskan bagi kepentingan elit – elit di Jakarta. Akibatnya adalaha utang luar negeri ancaman besar bagi tanah – tanah yang kosong di Papua sekalipun undang – undang tanah adat sudah diamandemenkan di Jakarta.</span></span></div>

Pulau Papua Korban dari Utang Luar Negeri Indonesia

Pulau Papua Oleh : Marinus Gobai Suatu kelak kami akan menjadi budak di negeri sendiri, tentu telah nampak selama sepuluh tahun be...

Read more »