Logo : Gabungan Organisasi Independent Asia T Asia Tenggara: Gabungan organisasi media INDEPENDEN di Asia Tenggara telah mengeluarkan sikap mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan dua wartawan Prancis yang ditangkap dan dipenjara di Provinsi Papua pada 6 Agustus 2014 atau selama hampir satu bulan sekarang. (Selasa, 2 September 2014,) Dalam sebuah pernyataan, Asian Press Alliance Tenggara (SEAPA) mengecam penahanan dilanjutkan oleh polisi Indonesias wartawan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat.
Keduanya syuting menyamar film dokumenter tentang wilayah bergolak Papua untuk jaringan TV Perancis-Jerman Arte. Sekarang sudah
minggu keempat penahanan mereka.
Pihak berwenang Indonesia telah dibebankan Dandois dan Bourrat karena diduga menyalahgunakan visa mereka dengan alasan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan visa turis, tetapi melakukan pekerjaan jurnalistik di Papua.
Wartawan asing meliput konflik di Papua secara rutin dilarang memasuki oleh pemerintah Indonesia.
Seapa mengatakan bahwa menurut polisi, Dandois, pembuat video dokumenter veteran, ditangkap di Wamena dengan tiga anggota sebuah "kelompok kriminal bersenjata", eufemisme pemerintah mengatakan separatis padahal Organisasi Papua Merdeka (OPM). Belum ada informasi tentang cara Bourrat, videografer, ditangkap, kata Seapa.
Pihak berwenang juga telah menyita rekaman video, rekaman audio, dan telepon dari dua wartawan.
Polda Papua telah menuduh dua mendukung separatis, mengatakan "kita bisa membuktikan bahwa mereka tidak wartawan." Mereka dilaporkan akan menghadapi hingga lima tahun penjara dan membayar US $ 42.000 di denda.
Kedua jurnalis kini ditahan di kantor imigrasi Jayapura, kata Seapa. Wartawan asing yang tertangkap memasuki Papua biasanya segera dideportasi.
"Kami melihat kedua penahanan Dandois dan Bourat dan larangan yang sedang berlangsung pada wartawan asing di Papua sebagai pelanggaran terang-terangan UU Pers Indonesia sendiri (UU 40, 1999)," kata Seapa.
Penahanan diperpanjang Dandois dan Bourrat tanpa proses hukum yang jelas adalah ilegal, Seapa stres. "Pemerintah Indonesia harus membuat jelas apa biaya duo hadapi dan juga harus membenarkan penahanan mereka terus."
Menurut Seapa. "Penting bagi pemerintah Indonesia untuk menggunakan UU Pers dalam menangani kasus ini, karena melindungi kebebasan pers di negeri ini, jaminan melawan sensor, larangan dan pembatasan media, dan hak untuk mengakses informasi."
Bourrat dan Dandois yang jurnalis yang bekerja sebagai anggota media pada saat penangkapan mereka didirikan. "Wartawan tidak boleh dibatasi meliput konflik dan topik sensitif lainnya, yang merupakan dasar yang valid karena menolak untuk menginformasikan pemerintah misi mereka," Pers Seapa .
Dalam menggunakan isu visa sebagai tempat penahanan duo, Seapa mengatakan, "tidak praktis, dan yang lebih penting, berpotensi membatasi bagi pemerintah untuk meminta wartawan visa untuk mengunjungi wartawan."
Seapa menyuarakan dukungan untuk surat bahwa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dikirim pada Agustus, 11, 2014 ke Dewan Pers Indonesia mengkonfirmasikan bahwa para wartawan yang ditahan bekerja untuk diakui dan terkemuka media Prancis.
AJI juga telah meminta Dewan Pers Indonesia untuk melakukan yang terbaik untuk membebaskan dan membatalkan tuntutan terhadap kedua wartawan.
Filipina Pusat Jurnalisme Investigatif (PCIJ), Pusat Media Freedom and Responsibility, AJI, Institut Studi Arus di Bebas Informasi Indonesia (ISAI), dan Persatuan Wartawan Thailand (TJA) yang anggota pendiri SEAPA.
Sumber : PCIJ Blog
Post a Comment