TERATAI PANIAI

Untuk Benny Wenda, orang Skotlandia adalah kesempatan untuk bermimpi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTIkZ6uNV4gu1aSa13vhxcGuEYcpBMwXey13vv_xZYIThnXXn-fWcXSvpr2XqJ7iGl5szeq2ayrS8UTP5aDLTZ17eO5HCbvEt8J6fVj-e_6DHOSVafl6ciosIwJJ8wPzVXXjynfD8QC5WU/s1600/Beny.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTIkZ6uNV4gu1aSa13vhxcGuEYcpBMwXey13vv_xZYIThnXXn-fWcXSvpr2XqJ7iGl5szeq2ayrS8UTP5aDLTZ17eO5HCbvEt8J6fVj-e_6DHOSVafl6ciosIwJJ8wPzVXXjynfD8QC5WU/s1600/Beny.jpg" width="320" /> Ft : Pidato Beny Wenda di Skotlandia</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Edinburgh: Lebih dari malam yang panjang, melalui larut, Skotlandia akan menghitung suara referendum sebagai tentara mengamati dan mengawasi proses referendum-nya . Beberapa dari mereka berada di sana dari gairah, beberapa dari keprihatinan, beberapa loyalitas, sebagian untuk kewajiban warga negara. Tapi untuk Benny Wenda itu sehingga ia bisa bermimpi. Benny Wenda bekerja sebagai mengamati pada perhitungan referendum di Edinburgh. "Mimpi saya adalah bahwa dengan cara damai Papua Barat akan memiliki hak untuk memilih nasib mereka sendiri seperti orang-orang Skotlandia," katanya. "[Apa] Saya menyaksikan langsung saat ini, itu memberi saya berharap bahwa suatu hari mungkin terjadi kepada orang-orang Papua Barat."  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Tuan Wenda adalah salah satu pemimpin kemerdekaan Papua Barat, yang tinggal di pengasingan di Inggris di bawah suaka politik setelah melarikan diri penjara Indonesia - ia telah dihukum karena memimpin reli kemerdekaan dan mengibarkan bendera Papua Barat. Tapi dia merasa tertarik ke Skotlandia untuk referendum. "Kampanye ini adalah tentang kehidupan saya," katanya kepada Fairfax di sebuah kafe Edinburgh. "Saya ingin belajar, dan melihat, dan menyaksikan secara langsung." Dia ada di sini untuk alasan praktis - untuk melihat bagaimana hal itu dilakukan - tetapi juga pada prinsipnya, untuk memastikan pesan akan kembali kepada umat-Nya dan untuk Indonesia yang dapat dan harus dilakukan. Sehari sebelum ia berpidato Ya reli kampanye ribu-kuat di Glasgow, di mana ia berbicara tentang hidupnya dan menyanyikan lagu tentang kebebasan yang ia tulis di penjara. 
  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bapak Wenda telah di Inggris selama 11 tahun. Ia dibesarkan di hutan di dataran tinggi Papua Barat, dan keluarganya diserang, dan beberapa dibunuh, oleh militer Indonesia, katanya. Dari usia muda ia telah mendedikasikan dirinya untuk penyebab kemerdekaan Papua Barat. Serangkaian majelis daerah yang dikenal sebagai Pepera diadakan untuk memilih melepaskan kedaulatan ke Indonesia pada tahun 1969, tetapi ini telah sejak dikutuk sebagai tidak bebas dan adil. "Ini [Skotlandia referendum] sangat berbeda, tidak ada intimidasi, tidak ada militer di jalan," katanya. "Tidak ada blokade atau pertumpahan darah. Ini adalah cara damai." Ia berharap, apakah itu menghasilkan Ya atau Tidak, fakta bahwa referendum diadakan akan mengirimkan pesan kepada pemerintah Indonesia, bahwa "Anda menyaksikan [bagaimana] memberi orang saya [hak] untuk memilih nasib kami sendiri". "Saya ingin pemerintah Indonesia untuk mempelajari apa nilai-nilai demokrasi berarti ketika mereka sepenuhnya dilaksanakan di sini." Dia juga berharap melihat suara Skotlandia akan membantu membawa Australia diizinkan dengan tujuannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
  Tuan Wenda mendapat berhubungan dengan kelompok politik radikal kemerdekaan Skotlandia, yang mengatur agar ia bekerja sebagai salah satu pengamat sejak  perhitungan suara. Referendum Skotlandia telah menarik para aktivis kemerdekaan dari seluruh dunia  dan daerah seperti Papua Barat, Catalonia, Flanders, Kurdistan, Quebec dan bahkan Texas telah berbondong-bondong ke Edinburgh. Mereka disini untuk belajar bagaimana hal itu dilakukan dan halangan gerobak mereka cerita paling ramah-media kemerdekaan di planet ini. "Jika Skotlandia  memilih 'ya,' itu akan menjadi pembuka mata bagi banyak orang," Mark Demesmaeker, anggota Flemish Parlemen Eropa. "Ini adalah evolusi demokrasi yang terjadi di negara bagian yang berbeda dari Uni Eropa." </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 Mr Wenda mengatakan itu suatu kehormatan untuk memiliki bagian kecil dalam referendum. Pada hari Rabu di Glasgow ia mengangkat bendera Papua Barat - dan gembira oleh pemandangan begitu banyak Saltires melambai di samping itu. "Tidak ada batasan, tidak ada penjara," katanya. "Saya pengibaran bendera di Papua adalah 15 tahun penjara. "[Ini] benar-benar menyentuh dengan emosi. Suatu hari bendera ini dapat ditingkatkan selamanya di Papua Barat." Sumber : Sidney Morning Herald</div>

Untuk Benny Wenda, orang Skotlandia adalah kesempatan untuk bermimpi

Ft : Pidato Beny Wenda di Skotlandia Edinburgh : Lebih dari malam yang panjang , melalui larut , Skotlandia akan menghitung suara r...

21 LSM Internasional Desak Bebaskan 2 Wartawan Asal Prancis di Indonesia

Teratai Paniai 0 INTERNASIONAL 15:03

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Af2uK7CC9s_3zAl2TmjIzjCIWNmc4lx3fNzUHWuiJVr3MoJHsEAiDdpfROVmeG2-mM4cQ5_zQUx-0dbgnQNlPOoNmhBvX6cGGQf5RxTZAn2aPbo9tD2kbcwdlIy3THNesLwsOjhdSvmr/s1600/Video.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Af2uK7CC9s_3zAl2TmjIzjCIWNmc4lx3fNzUHWuiJVr3MoJHsEAiDdpfROVmeG2-mM4cQ5_zQUx-0dbgnQNlPOoNmhBvX6cGGQf5RxTZAn2aPbo9tD2kbcwdlIy3THNesLwsOjhdSvmr/s1600/Video.jpg" width="226" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
New York. Penahanan Perancis Jurnalis di Papua Barat Dibesarkan di PBB. Indonesia sedang mencoba untuk menghentikan media internasional dari bertemu orang-orang Papua Barat. "Kami ingin menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai akses ke Papua dan Papua Barat, terutama untuk wartawan," kata Budi Tjahjono, Franciscans International. Sebuah aliansi dari organisasi non-pemerintah dari Indonesia dan luar negeri telah membahas Dewan HAM PBB untuk menuntut pemerintah Indonesia meningkatkan kebebasan berekspresi di Papua dan Papua Barat. Dalam pernyataan lisan bersama untuk Sidang ke-27 dewan pada hari Kamis, Fransiskan International, dalam koalisi dengan 21 LSM lain, mendesak pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses bagi wartawan asing dan memungkinkan spesialis Pelapor Khusus PBB untuk masuk. "Kami ingin menyampaikan keprihatinan kami yang mendalam mengenai akses ke Papua dan Papua Barat, terutama untuk wartawan," kata Budi Tjahjono, Franciscans International. Tjahjono, berbicara atas nama koalisi, yang termasuk kelompok hak asasi manusia terkemuka Indonesia Imparsial dan KontraS, juga meminta pembebasan segera wartawan Perancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat. Kedua wartawan, yang ditangkap di Wamena pada 6 Agustus, telah ditahan di pusat penahanan imigrasi Jayapura selama lebih dari enam minggu untuk pelaporan tanpa visa yang benar, sesuatu yang pasangan telah mengakui. Wartawan asing yang ingin mengakses daerah menghadapi rintangan yang cukup besar dan harus mendapatkan visa dan izin surat jurnalis. "Hal ini tidak mudah untuk mendapatkan izin tersebut dan, jika dikeluarkan, wartawan sering disertai dengan pejabat pemerintah Indonesia," kata Tjahjono dewan. "Hal ini bermasalah karena tindakan ini sangat mirip sensor." Dandois dan Bourrat, yang sedang syuting film dokumenter tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat untuk Franco-Jerman channel TV Arte, ditangkap dengan tiga tersangka anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun terhadap pemerintah Indonesia di wilayah. Pihak berwenang berusaha untuk memiliki wartawan, yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan, dihukum selama lima tahun maksimal penjara karena melanggar visa turis mereka. Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, yang mendukung pernyataan itu, mengatakan pembatasan ketat di sekitar akses media asing ke Papua tidak membantu. "Ini menciptakan kesan bahwa Papua ditutup untuk pelaporan internasional." Dia mengatakan pendekatan pemerintah bisa menjadi bumerang, karena masyarakat internasional tidak melihat gambar penuh. "Jika pemerintah memberikan akses mudah bagi wartawan asing, para reporter dapat melihat kondisi dan fakta dengan mata mereka sendiri," katanya. "Pemerintah tidak akan terlihat sebagai mengisolasi Papua." Penangkapan wartawan Perancis telah menarik kritik dari kelompok-kelompok kebebasan media, termasuk wartawan Prancis yang berbasis Without Borders. Dewan pers nasional Indonesia mengatakan akan lebih baik untuk mendeportasi para wartawan. Gardu Tampubolon, kepala kantor imigrasi Jayapura, mengatakan kepada Jakarta Globe pada hari Jumat bahwa para pejabat bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan dokumen untuk kasus ini. Dia bilang itu mendesak karena penangkapan telah menerima perhatian internasional. "Semua orang di Papua ingin kasus ini bisa segera mencoba sehingga masyarakat internasional tidak akan berpikir kita mengulur-ulur sengaja." Gardu mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk menuntut wartawan, bukan mendeportasi mereka, karena mereka dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. "Kantor imigrasi juga merupakan bagian dari pemerintah dan keamanan di Papua juga tanggung jawab kami," katanya. Sumber : Globe Jakarta. </div>

21 LSM Internasional Desak Bebaskan 2 Wartawan Asal Prancis di Indonesia

New York . Penahanan Perancis Jurnalis di Papua Barat Dibesarkan di PBB . Indonesia sedang mencoba untuk menghentikan media i...

Hari Perdamaian Internasional, Ini Pesan Sekjen PCC Fasifik Untuk Papua Barat

Teratai Paniai 0 INTERNASIONAL 07:11

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0ocSBJrLF4fR-MA4js2qhKB7dgHHtUBl33hNLp-xcXzTeBYZ_oS1WRFl7Iuo1e8khyLssu3fmAu1Npk-9WF7gfuuB_ixdHx-Sf5VOdwdc3K-ALHxE0ofHlG8wveiuMq6lr17uo7MhtA_/s1600/pdte.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0ocSBJrLF4fR-MA4js2qhKB7dgHHtUBl33hNLp-xcXzTeBYZ_oS1WRFl7Iuo1e8khyLssu3fmAu1Npk-9WF7gfuuB_ixdHx-Sf5VOdwdc3K-ALHxE0ofHlG8wveiuMq6lr17uo7MhtA_/s1600/pdte.jpg" width="250" /> Ft : Pdt Francois Pihaatae</a>Dalam pesan menjelang Hari Perdamaian Internasional, Sekretaris Jenderal PCC - Pdt Francois Pihaatae juga menyerukan keadilan, khususnya di Papua Barat. Dia mengatakan ini tidak mungkin untuk Pasifik untuk berdamai sampai setiap negara mengalami kedamaian. Berikut adalah teks lengkap pesan dari Pdt Pihaatae yang akan disampaikan nanti (Minggu, 21-September, 2014)</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Fiji kata untuk perdamaian adalah sautu. Diambil dalam konteks aslinya kata menggambarkan situasi dimana makanan berlimpah, panen melimpah, stok ikan berlimpah di laut dan sungai, air bersih, rumah-rumah dalam kondisi baik, orang-orang bebas dari penyakit, pemimpin memerintah dengan bijaksana dan dengan keadilan.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Supaya perdamaian ada dimana saja di dunia, dan orang harus senang dan orang akan menjadi bahagia harus ada keadilan.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Dalam konteks sautu saat ini atau perdamaian harus menggambarkan situasi dimana orang menerima upah yang adil, harga pangan dan sewa yang terjangkau, air dan listrik tersedia untuk semua, pendidikan dan transportasi dapat diakses dan lagi pemimpin harus memerintah dengan adil. Sayangnya ada tempat di wilayah kami dimana orang tidak damai.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Papua Barat adalah yang paling mencolok dari tempat-tempat ini. Saudara-saudara kita merindukan kebebasan dari penindasan yang ditempatkan pada bahu mereka dengan Indonesia. Mereka menyeruhkan diakhirinya penyiksaan, pembunuhan ringkasan dan penyalahgunaan sumber daya di darat yang adalah milik mereka.</div>
<div style="text-align: justify;">
  Mereka menyerukan referendum dan kebebasan untuk memilih sendiri masa depan politik mereka. Sebagian besar negara kita mengklaim untuk berdamai.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Namun disini, di Pacific, selain rakyat Papua Barat terus berjuang,sebuah memperpanjang perjuangan lebih rendah  juga ada di Guam, Rapa Nui dan Maohi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Sementara orang-orang kami di wilayah ini merindukan perdamaian, wilayah tersebut tidak bisa mengklaim untuk menjadi damai. Sebab kita tidak bisa tenang sampai wilayah ini damai.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Mari kita mendedikasikan diri hari ini untuk bergabung saudara-saudara kami di wilayah ini untuk mencari kedamaian bagi mereka yang tetap dibebani oleh penindasan penjajahan. Mari kita berdoa Tuhan damai, Raja Keadilan</div>
<div style="text-align: justify;">
  Kami mengakui bahwa sebagai orang Pasifik kita telah gagal untuk berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara yang tahun untuk kemerdekaan kita begitu sering mengambil untuk diberikan kami Seperti imam dan orang Lewi yang kami telah berjalan di sepanjang jalan dan berbalik wajah kami dari saudara kita yang diserang oleh bandit</div>
<div style="text-align: justify;">
 
 Tuhan damai, Raja Keadilan</div>
<div style="text-align: justify;">
  Maafkan kami untuk meninggalkan rakyat Papua Barat terhadap penindasan rezim brutal. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi seperti orang Samaria dan mengambil saudara-saudara Papua Barat kami dan menciptakan bagi mereka masa depan keadilan, keamanan dan perdamaian. Amin</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>

Hari Perdamaian Internasional, Ini Pesan Sekjen PCC Fasifik Untuk Papua Barat

Ft : Pdt Francois Pihaatae Dalam pesan menjelang Hari Perdamaian Internasional , Sekretaris Jenderal PCC - Pdt Francois Pihaatae ...

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua

Teratai Paniai 0 OPINI 03:30

<div style="text-align: justify;">
Oleh : Victor F. Yeimo*</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6Ue7_q8nP7wBdO_7mRcR5axsYL-_hpHSwZIbdDb40SNKjia0-bxNWvQdDIhMe8wYcj5f40yBf2_4KvR702owlIHsV6TXnI1KONusEZNmq0Ylx-Se8ZEVmcUO20Wil8dXUUXsmsepxOYH/s1600/kk+Chairman+KNPB.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="305" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhO6Ue7_q8nP7wBdO_7mRcR5axsYL-_hpHSwZIbdDb40SNKjia0-bxNWvQdDIhMe8wYcj5f40yBf2_4KvR702owlIHsV6TXnI1KONusEZNmq0Ylx-Se8ZEVmcUO20Wil8dXUUXsmsepxOYH/s1600/kk+Chairman+KNPB.jpg" width="320" /> Ft : Victor Yeimo di Inggris</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Tanggal 18 September 2014, referendum bagi 
Skotlandia akan berlangsung. Rakyat Skotlandia secara damai akan 
menentukan apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri 
(merdeka) sebagai sebuah negara. Sejak Indonesia anekasi West Papua 
tahun 1962, dan merampas hak penentuan nasib sendiri melalui Penentuan 
Pendapat Rakyat (pepera) tahun 1969, bangsa Papua di teritori West Papua
 terus menerus menuntut Indonesia agar menyelesaian persoalan West Papua
 melalui referendum yang fair, damai dan final.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Mekanisme
referendum adalah satu-satunya cara universal yang diakui dan dipakai dalam
praktek penentuan nasib sendiri bagi suatu wilayah konflik. Pemerintah
Indonesia, dan berbagai kelompok ultra-nasionalis di Indonesia masih
beranggapan bahwa tuntutan referendum adalah separatisme. Mereka menolak
referendum sebagai cara damai dan bermarbat yang harusnya diakui sebagai opsi
tengah dari sebuah konflik. Mereka barangkali lebih menginginkan orang Papua
diatas teritori West Papua terus berdarah atas sebuah tuntutan damai yang
ditawarkan.</div>
<div style="text-align: justify;">

</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Referendum
di Skotlandia adalah contoh penyelesaian damai yang disepakati dan diakui oleh
Pemerintah dan Parlemen Skotlandia. Sejak perang dunia II usai, Inggris sebagai
negara kolonial tertua sudah banyak mempraktekkan cara penyelesaian damai di
berbagai wilayah jajahannya. Indonesia sebagai negara kolonial bagi West Papua,
sudah semestinya menanggapi tuntutan referendum yang ditawarkan oleh rakyat
Papua dengan cara-cara yang damai pula. Tidak seperti pelaksanaan referendum
yang berdarah di Timor Timor (Timor Leste), tidak seperti pelaksanaan Pepera
1969 di Papua yang penuh dengan pemaksaan dan rekayasa di bawah todongan
senjara militer Indonesia.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Lord
Avebury, anggota Parlemen Tinggi Inggris dalam debat di Parlemen Tinggi Inggris
pada tanggal 24 Juli 2014 lalu telah mengajak Indonesia untuk belajar bagaimana
Inggris mengadakan referendum di Skotlandia, “Saya berharap Perdana Menteri
mengundang Presiden SBY untuk mengunjungi Inggris pada bulan September tahun
depan sehingga ia dapat melihat bagaimana kita berurusan dengan tuntutan
penentuan nasib sendiri di negeri ini.” kata Lord Avebury.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Hak
penentuan nasib sendiri (the right of self-determination) diakui PBB dan
anggota PBB, termasuk Indonesia harus tunduk dan menghargainya sebagai
kewajiban hukum dalam menanggapi tuntutan referendum di West Papua. Indonesia
tidak harus menggunakan alasan integritas teritorial dalam menolak referendum
di Crimea-Ukraina, Kosovo, dan kini Skotlandia sebagai alasan untuk menutupi
tuntutan referendum di West Papua. Sebab, referendum sudah menjadi kebiasaan
yang relevan bagi penyelesaian konflik-konflik di dunia.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Bila
5,3 juta jiwa penduduk Skotlandia akan memilih secara terbuka dengan mekanisme
one man one vote, Indonesia seharusnya malu karena pada Pepera tahun 1969, dari
800.000 jumlah penduduk Papua saat itu, hanya 1.025 orang saja yang dipaksa
oleh militer Indonesia untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Sangat salah
bila Pemerintah Indonesia masih menolak referendum West Papua dengan alasan
integritas teritori Indonesia. Teritori yang mana, dan integritas yang mana?
Sebab, Orang Papua, sebelum Indonesia datang menjajahnya, sudah hidup diatas
integritas teritorinya sendiri tanpa Indonesia. Orang Papua menuntut Indonesia
kembalikan integritasnya sebagai bangsa Papua, di teritori West Papua yang
berhak menentukan nasibnya sendiri.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Perjuangan
bangsa Papua untuk merdeka sendiri sudah ada sebelum Indonesia menginjakkan
kakinya diatas tanah Papua. Itu adalah tindakan aneksasi (pencurian) hak milik
teritori bangsa lain, yaitu bangsa Papua. Tetapi, sekali lagi, karena Indonesia
sudah rekayasa hak penentuan nasib sendiri melalui Pepera 1969, maka bangsa
Papua menuntut segera melakukan referendum bagi bangsa Papua yang damai, fair
dan final, sama seperti referendum di Skotlandia. Itulah solusi tengah untuk
menghindari korban berdarah yang terus menerus terjadi diatas tanah Papua.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Referendum
di Skotlandia menjadi pelajaran bagi West Papua, terutama Pemerintah Indonesia
untuk segera mengambil praktek penentuan nasib sendiri melalui jalur
referendum. Indonesia dan aparatur negaranya di Papua segera berhenti dalam
sandiwara Otsus Plus, Pemekaran, dan sebagainya, karena praksis tidak
menyelesaikan persoalan dasar bangsa Papua, yakni hak penentuan nasib sendiri
yang belum final.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
Indonesia
dan West Papua harus mengambil langkah penyelesaian melalui proses hukum dan
politik. Proses hukum yakni menyelesaian hukum tentang aneksasi hingga Pepera
1969 yang jelas-jelas melanggar hukum dan prinsip-prinsip Internasional.
Cara-cara politik dalam penyelesaian West Papua harus mengikuti proses
Skotlandia, dimana adanya kemauan politik antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah
Inggris. Di West Papua, orang Papua telah memiliki Parlemen Rakyat sendiri,
yakni Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan Politik perjuangan
bangsa Papua. PNWP terdiri dari Parlemen-Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di
seluruh Wilayah West Papua. PNWP harus melakuan komunikasi politik dengan Pemerintah
Indonesia dalam membicarakan tata cara penyelenggaraan hak penentuan nasib
sendiri melalui referendum.</div>
<div style="line-height: 150%; text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
*Victor F. Yeimo.
Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat [KNPB]</div>

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua

Oleh : Victor F. Yeimo* Ft : Victor Yeimo di Inggris Tanggal 18 September 2014, referendum bagi Skotlandia akan berlangsung. Rakyat ...

TERATAI PANIAI

Untuk Benny Wenda, orang Skotlandia adalah kesempatan untuk bermimpi

21 LSM Internasional Desak Bebaskan 2 Wartawan Asal Prancis di Indonesia

Hari Perdamaian Internasional, Ini Pesan Sekjen PCC Fasifik Untuk Papua Barat

Referendum di Skotlandia, Selanjutnya West Papua

Entri Popular

Kotak Komentar

Arsip Blog