Analis ancamnya Pilpres Paniai di Papua

Lakepaniai, Tinggal dua hari lagi  proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ke-7 akan berlangsung pada tanggal 9 juli 2014. Proses kesiapan dan persiapan dari komisi pemilihan umum (KPU) baik ditingkat pusat dan Provinsi telah berlangsung dengan baik, terutama pada distribusi logistik ke daerahnya

 Keanehan cerita bahwa beberapa Kabupaten di seluruh Indonesia akan gagal untuk menyukseskan pemilihan presiden Indonesia pada periode ini. Berita yang menakjudkan bahwa Paniai adalah sala – satu kabupaten yang akan gagal, dikarenakan pemimpin komisi pemilihan umum (KPUD) Paniai tidak ada ditempatnya.

Informasi kegagalan Pilpres di Paniai ini telah keluar di media cetak lokal Cendrawasi Pos di Nabire pada edisi 2 Juli 2014. Ini adalah murni kegagalan pemerintah daerah  Paniai melalui komisi pemilihan umum setempat. 

Ada apa dibalik ketidakhadiran kelima anggota ini. Pertanyaan adalah apakah akibat dari kelalaian komisi pemilihan umum pada proses pemilihan legislatif  lalu. Ya. Pemberitaan media onlain Tabloid Jubi.com  juga mengungkapkan proses sengketa pesta demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) belum dituntaskan sampai sekarang ini. Disana mengungkapkan  beberapa calon tidak menerima hasil keputusan pleno KPU setempat karena pengalihan kepada partai lain. 

Kelompok ini menunggu  dan mendesak pemimpin KPU segera mengembalikan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara nurani yang memberikan cuma – cuma kepada mereka. Keterlibatan pengalihan suara menyebabkan kehilangan para pemimpin tersebut.

Akankah ada konflik horizontal antara pemilik suara dengan para anggota KPU setempat. Hasil pantauan kami bahwa suatu waktu akan terjadi konflik perang marga setempat atau perang keluarga. Aksi lanjutan tuntutuan pengembalian suara terdengar  sepanjang hari di ibukota Enarotali. Mereka berorasi tanpa lela, demi mengembalikan suara terutama pada kehilangan perolehan jumlah suara yang di raihnya.

Aksi – aksi terbuka dari kelompok korban politik yaitu melakukan aksi damai mereka datangi ke kantor KPU untuk bernegosiasi, memalang kantor KPU, membagi pesan infomasi melalui handphone, dan sebagian kelompok mengajukan permohonan gugatan di pengadilan Provinsi maupun di Makamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk kekecewaan mereka. Komisi pemilihan umum pada periode kali ini satu didikan dengan periode sebelumnya. 

Satu didikan yang dimaksud adalah tidak ada perubahan dalam pesta demokrasi, terus mengundang masalah dikalangan rakyat sipil Paniai. Penggelapan suara selalu saja terjadi di Paniai, namun sayangnya adalah jangan -jangan penggelapan suara jadikan tradisi dikalangan intelektual mudah disana. 

Wilayah Meepago Paniai dipastikan akan gagal Pilpres 9 Juli namun harus ada analsis komprehensif secara tersimak.Disimak dari pesta demokrasi sebelumnya, pengalihan suara menyebabkan hubungan keluarga, saudara jadi retak. Isu ini juga bias akan berdampak pada kehidupan rakyat kecil  dilihat dari aksi pihak keamanan di Papua. Konflik berkepanjangan akan ada di Paniai seperti pada tahun 2011 lalu yang mana rumah dibakar, masyarakat pengungsian besar - besar di daerah tetangga, akibat dari meluaknya aparat keamanan Paniai. 

Selanjutnya adalah apa isu kegagalan Pilpres Kab.Paniai akibat seruan dari KNPB atau murni akibat dari kegagalan Pileg 9 April lalu. ********************

Seruan KNPB Boikot Pilpres  2014

Isu boikot pemilihan Presiden menggema  di seantro bumi Cendrawasih Papua. Pemimpin Komite Nasional Rakyat Papua Barat (KNPB) bertanggung jawab dalam ajakan boikot karena dilihat dari latar belakang keberadaan Pulau Papua Indonesia.  

Siapa itu  KNPB ?.  KNPB merupakan sebuah organisasi  perjuangan rakyat Papua Barat untuk pemisahan dari negara Indonesia. Organisasi ini juga berdiri sejak 6 tahun lalu untuk memediasi rakyat Papua Barat, kini  organ ini mempunyai parlemen rakyat daerah (PRD) setiap kota.   

Disini yang diringkaskan adalah seruan KNPB dengan pemberitaan akan gagal pemilihan Presiden  dan Wakil Presiden Indonesia di Paniai – West Papua. Pada dasarnya Papua tempat mengkambinghitaman persoalan dari pihak aparat TNI dan Polisi untuk  meloloskan kepentingan mereka dengan tujuan melemahkan organisasi pergerakan orang Papua. Disini Tidak ada kata kejujuran, maka hal ini perlu meluruskan pengkambinghitaman selalu datang sepanjang waktu menerpa  organisasi pergerakan rakyat Papua Barat ini. 

Dalam hal ini, isi daripada ajakan seruan  boikot  secara damai yang  disingkapkan  oleh pengurus KPNB pusat ada tiga yakni,  boikot dilakukan secara damai di Papua yang Pertama " rakyat akan menusuk lebih dari satu gambar Partai " tempat TPS,  yang kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara, dan boikot damai  yang ketiga " tidak mendatangi ke TPS,  tinggal di rumah  atau  bekerja untuk mencari nafkah hidup rakyat tertindas".  Tiga teknis ini yang digunakan untuk  mengajak  boikot secara damai di Papua. 

Nilai positif dari ketiga poin diatas merupakan ajakan yang damai, bermartabat dan demokratis karena tidak mengingini korban berjatuhan di kalangan aparat Indonesia dan Rakyat Sipil Papua Barat. Namun melihat dari aksi – aksi gerakan aparat Indonesia baik TNI dan kepolisian telah melakukan dan terus melakukan aksi yang berlebihan yang mengorbankan nyawa manusia bahkan telah membunuhnya. Aksi berlebihan seperti penangkapan seorang Ibu/mama Papua serta 16 aktivis KNPB di Jayapura dan Timika. Mereka ditangkap karena membagikan selebaran boikot, pemilihan tersebut.  

Pembagian selebaran merupakan aksi mengemukakan pendapat, menyampaikan sikap politik terbuka dimuka umum, selain itu ajakan boikot secara damai akibat dari konflik berkepanjangan belum mencari solusi oleh pihak bertikai. Selebaran ini memberikan ide kepada pihak lawan untuk duduk mencari solusi secara damai.

Daerah Paniai juga merupakan tempat sasaran bagi tentara Indonesia dan disitu  tempat pusatnya Makodam V wilayah Meepago, tempat menggerakan tentara pembebasan nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). Hubungan korelasi antar pemerintah Paniai dengan TPN  - OPM  tidak ada sama sekali. Jelas bahwa misi TPN merupakan mempertahankan tanah serta melawan penjajahan. Segi ini jelas bahwa agenda penajajahan akan mengganggu  sampai pembebasan  utuh ada. 

Konteks persoalan akan gagal jelas bahwa kehilangan pemimpin akibat adanya gagal menjalankan tugas negara saat  pemilihan legislatif lalu. Boleh dikatakan takut dengan reaksi masyarakat atas tuntutan rakyat. “Diduga kuat adalah " KPU" sendiri, yang akan gagalkan pemilihan presiden dan wakil presiden, saat itu harus ada wartawan asing yang benar -  benar independen untuk menjaga mengadu domba oleh pihak keamanan yang bertugas di Papua. 

Terpilihnya kelima anggota KPU melalui proses seleksi yang panjang, seleksi yang ketat, tidak curang. Pastinya saat menyeleksi sala – satu kriteria yang dilihat adalah pernah terlibat dalam kegerakan masa  Papua Barat medeka. Sesi  ini  praduga berlebihan dari " pihak keamanan membuat akan terjadi mengadu domba kepada KNPB, untuk mencari konflik baru untuk mengorbankan rakyat sipil. Pihak yang bersalah mengawasi, melindungi bahkan menjamin meloloskan dari permasalahan hukum.
***********************

Segi Politik Mengapresiasi Tindakan Anggota Pemilih Paniai

Pemilihan dilihat dari segi politik adalah tepat sasaran dengan alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik KPUD Paniai, sikap KNPB serta masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan pemimpin baru, tak percaya bahwa pilpres akan membawa perubahan dan perbaikan. Melihat dari sejarah sebelumnya lebih  tepat masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Sejak 18 tahun konteks pemerintahan otonom daerah baru khusus Paniai terbentuk, namun selama ini apa yang terjadi, hanya menghadirkan raja – raja kecil  dalam kotak lingkarang, transmigrasi besar – besaran yang ada, penghancuran rumah – rumah rakyat sipil oleh Tentara Nasional Indonesia, penambangan illegal yang ada, pembangunan infrasturuktur  tidak jelas, guru honorer sipil tidak diberdayakan kemudian kontrak guru dari Sulawesi,  Kalimantan, Sumatra dan Pulau Jawa. Point penambahan  juga kedua calon merupakan black campaign yang sama yakni PDIP pelanggaran HAM  pembunuhan tokoh adat Papua (yang terlibat adalah partainya bukan Jokowidodo) dan Gerindra pelaku Genosida di Mapenduma – Papua(manusia). 
Beberapa alasan diatas ini adalah faktor pendukung untuk mewajibkan boikot pilpres 2014  bagi rakyat Paniai, karena tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil, apalagi Jarak  Jakarta -  Paniai mempengaruhinya. Disini mengungkapkan politik itu “Gile”  disaat pemilihan tertentu baru nampak, kaya ikan probibi samping kali.  Seharusnya raja – raja kecil dihukum memang kalau ada hukum khusus Paniai dan pada umumnya Papua. 

Politik pragamatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keutungan materi, maka muncul ungkapan, kalau sudah terpilih mereka akan lupa janji. Uraian diatas yang secara politik masyarakat wajib mempelajari untuk menggunakan hak pilihnya. Semakin kami tidak yakin dengan politisi. 

Bersambung, penghadangan oleh TPN- OPM Paniai