Jayapura,
13/8 (Jubi) – Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal ciptakan Papua damai. Hal itu
ditegaskan salah satu Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi
Manusia (HAM) asal Papua, Natalius Pigai.
“Tahun ini maupun tahun
yang lalu, saya tegaskan bahwa negara gagal menjamin atau menciptakan
Papua damai. Negara dalam hal ini dibawah pemerintahan Presiden SBY.
Karena itu format kebijakan keamanan di Papua dan kebijakan-kebijakan
manajemen pertahanan di Papua itu harus soft (lembut),” tegas Natalius
kepada tabloidjubi.com via telepon selulernya, Selasa (12/8) petang
kemarin.
Natalius berharap di bawah kepemimpinan Joko Widodo
(Jokowi) yang nantinya jika diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai
presiden Indonesia yang sah dan terpilih. Maka, ia memastikan dibawah
kepemimpinan Jokowi, pasti ciptakan Papua damai.
“Pendekatan
kemanusiaan atau humanisme itu bukan slogan-slogan, seperti Presiden SBY
setiap tahun, setiap periode, setiap pidato, dikatakan akan bangun
Papua dengan damai dengan dialog. Tapi tidak pernah tercapai. Saya yakin
dibawah kepemimpinan presiden terpilih Jokowi, akan buat Papua damai
melalui dialog,” kata Natalius.
Dalam pengamatannya, hubungan
yang tidak harmonis antara kelompok sipil bersenjata di hutan dengan TNI
Polri, jurstru bisa atau dampaknya adalah rakyat sipil. Seperti contoh,
setiap kali ada kontak senjata, apakah TNI/Polri yang mati atau pihak
kelompok sipil bersenjata (KSB) di hutan yang mati, pasti rakyat yang
jadi korban. Gereja yang dihancurkan, atau juga nanti masyarakat sipil
yang dibunuh.
“Jokowi itu kata-katanya bisa dipegang, karena
pemerintah sekarang ini gagal menciptakan Papua damai. Apalagi SBY
sebentar lagi sudah tidak menjabat presiden. Harapan berikutnya adalah
Jokowi,” katanya.
Dalam konteks pengelolaan manajemen pertahanan
keamanan di bawah pimpinan SBY, ia menilai sampai saat ini gagal total.
Dengan melakukan pendekatan keamanan, menurutnya pemerintah sekarang
tidak mempunyai format yang baik untuk mengamankan rakyat sipil.
“Jadi saya kira ini salah satu manajemen pertahanan yang keliru terapkan
oleh Presiden SBY, mungkin Jokowi tidak seperti demikian. Jokowi pasti
dia akan lakukan pendekatan berbasis kemanusiaan. Apalagi rakyat Papua
sudah memberikan suara yang begitu besar. Hubungan rakyat Papua dengan
Jokowi juga begitu baik. Saya kira harapa kedepan, mungkin, akan lebih
baik,” katanya.
Sebelumnya, salah satu aktivis Hak Asasi Manusia
(HAM) di Papua, Pastor Jhon Djonga meminta kepada pemerintah daerah
(Pemda) dan TNI/Polri untuk memfasilitasi dialog bersama rakyat Papua,
karena saat ini rakyat sedang marah kepada pemerintah mulai dari Bupati
hingga kepala-kepala kampung.
“Masyarakat sedang marah kepada
para Bupati, kepala distrik, kepala desa, mereka bicara tentang dana
otsus, dana pemberdaya kampung, dana kesehatan, tetapi tidak sampai pada
rakyat,” kata Peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2009 sepekan
lalu. (Jubi/Indrayadi TH).
Sumber : Tabloidjubi.Com
Post a Comment