Penerimaan PNS Menuju Kehilangan Kekayaan Intelektual di Paniai

Teratai Paniai, Keberadaan sebuah pemerintahan disuatu wilayah dan masyarakat yang tadinya dianggap keterbelakang dan terisolasi dari kehidupan moderent (kini) ini tujuannya untuk memajukan dan mensejahterakan bukan untuk menjadikan kepemilikan dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah sehingga semua arah yang sesungguhnya tolak ukur pembangunan dan kesejahtraan mulai dari penerimaan CPNS pelaksanaan program pemerintah terkadang menjadikan proyek pribadi untuk mencari uang dan memilih keluarga yang menjadi pekerja/diangkat menjadi CPNS.

Sebelum pelaksanaan penerimaan CPNS bulan Agustus 2013 lalu pemerintah (BKD) Paniai mengusulkan pengangkatan CPNS K I dan K II maupun formasi umum ke MENPAN Jakarta jumlah keseluruhan yang akan terima berkisar 1.400 orang.

Akan tetapi dari hasil penerimaan yang diumumkan hanya 130 orang. Pertanyaan adalah 1.270 orang yang diusulkan bersama dengan 130 orang diatas dikemanakan. Pengangkatan 130 orang ini jumlah paling sedikit dibanding Kabupaten lain di Papua. Hasil nama-nama yang diumumkan juga bukan lulusan murni namun adanya sistem margaisme, keluargaisme di lingkungan Pemerintah Daerah Paniai.

Adanya hasil penerimaan dilakukan dengan sistim kekeluargaan secara manipulatif oleh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Paniai. Semua pemangku kewenangan memberlakukan sistem kekeluargaan ini, sebuah kemunduran kesetaraan hidup sesama warga dan pula pembunuhan karakter generasi anak Paniai yang akan datang.

Selain itu, kita kembali ke cara–cara kehidupan yang lebih kuno dibangun oleh pemangku kebijakan dan kewenangan yang mana tidak ada pemerataan yang jelas. Karena adanya penerimaan hanya sebatas formalitas, semuanya hasil skenario. Cara –cara diatas tentu daerah ini tak akan pernah maju dan membangun masyarakatnya ke arah yang lebih baik.

TP mengungkap dalam acara wawancara banyak orang untuk meminta tanggapan kondisi penerimaan bahwa guru honorer saja tidak diperhatikan, bahkan dipersulit. Padahal masih banyak sekolah – sekolah kekosongan, membutuhkan tenaga guru di pelosok – pelosok Paniai.

Tanggapan lain bahwa, ingin lulus PNS di Paniai harus dipersiapkan 50 hingga 100 juta untuk menyokong kepada pihak berwajib. Ini terbukti banyak orang – orang membayar dengan ternak babi 2 hingga 5 ekor. Bisa sebut sebagai Kabupaten Paniai adalah kabupaten bisnis bersama begitu (PMD).

Bisinis illegal ini ditutup – tutupi, tidak bisa terungkap, bahkan membiarkan hal itu terus terjadi dalam ditengah -tengah kehilangan wajah identitasnya. Kaitan dengan ini “ mereka yang memiliki skill khusus berpindah warga ke tempat lain. Padahal ada keinginan bahkan mereka menawarkan diri untuk membangun daerah sendiri.

Kerugian yang harus terima warga setempat adalah adanya pembodohan karena mereka yang punya skill tidak memberdayakan hingga pergi memberdayakan daerah lain. Ada teori mengatakan jual menjual kekayaan intelektual ke daerah lain. Padahal Indeks pembangunan manusia (IPM) di tingkat Kabupaten Paniai sangat  membutuhkan, karena sesuai data sensus kekayaan intelektual sangat rendah.

Pemangunan yang tidak merata, kemiskinan yang merajalela, gizi yang buruk, pendidikan yang buruk karena akibat dari kerugian penjualan IPM yang ada. Warga setempat mengharapkan anak – anak mereka yang sudah lulus perguruan tinggi harus berkarya daerah asalnya, namun sistem yang membodohi membuat warga menerima dengan lapang dada.

Prosentase penerimaan pegawai negeri di Paniai mereka yang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMA), SMK, dan kelompok sarjana palsu atau ijasah belian. Kelompok –kelompok menyokongkan dengan dana yang sebegitu besar. Kekagetan bagi warga adalah sebelumnya tinggal di perdesaan, tidak sekolah, modal hanya tahu membaca, tiba – tiba jadi seorang pegawai negeri sipil.

Sala – satu pembodohan ialah bisnis penjualan Ijazah, membuat orang yang punya skill yang mantap terpojokan oleh kelompok diatas. Dampak lain, pergeseran kelompok terpelajar tadi adalah kecolongan mendatangkan penduduk luar Papua untuk mengambil, mengisi posisi – posisi kekosongan tadi. Apa yang mereka berdayakan konteks keberpihakan kepada warga menjadi catatan penting kepada kaum terpejalar disana, misalnya:Dinas Sosial. Kepala bidang tidak mengetahui kondisi kehidupan warga disana. Wajarlah yang memimpin adalah orang pendatang, dan harus menerima keadaan tersebut.

Ini adalah tantangan yang harus hadapi bagi orang–orang terpelajar,putra putri disana, hanya ada kebodohan yang secara sistematis,dinamis dan tersturuktur yang dibangunkan oleh elit- elitnya. Daerah Paniai merupaka sala – satu daerah terpencil, termiskin IPM dilingkungan Pemerintahan Paniai.

Paham keluargaisme adalah satu cara pemecahan-pemecahan kekayaan intelektual yang ada. Perubahan datang ketika  orang - orang  yang punya kompetensi ada dalam kehidupan yang kaku dan tidak nyata itu.