Telah lama nama daerah Paniai telah terkenal dari
sejak tahun 60an zaman pemerintahan Belanda terkenal didunia luar negeri. Kini
Pulau Papua integrasikan dari tahun 1961 kedalam NKRI sejarah terbentuknya Kabupaten
Paniai ibukota letaknya di Nabire. Pada tahun 1997 Kabuten Paniai dimekarkan
menjadi sebuah administrasi baru ibukota Enarotali-Paniai.
Dari pemimpin ke pemimpin pemerintahan daerah Paniai
berjalan hingga kini krisis kepemimpinan terus melanda dan membludak sehingga membuat
terjadi dampak negatif bagi masyarakat setempat dan mempertanyakan keberadaan
wilayah otonom daerah tersebut. Hal ini nampak setelah kunjungan pertama di kantor-kantor
dinas setempat Madi - Paniai.
Pada kunjungan menyimpulkan gaya kepemimpinan para
bupati sebelumnya kurang tegas dan
kurang displin dalam hal kerja maupun kebijakan – kebijakan lain membuat adanya
kebebasan sifat manusia dosa, artinya
korupsi, kolusi dan nopotisme nampak adanya.
Hasil kunjungan bahwa dinas- perkantoran dikategorikan
dalam dua kelompok besar dan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda – beda pula.
Ada kelompok dinas yang displin kerja dan ada dinas yang malas – malasan dalam
panggilan kerjanya. Kelompok yang aktif kerja sesuai jam yang ditentukan yaitu
08.00 sampai dengan 14.00 waktu setempat sedangkan kelompok yang malas -
malasan hanya bekerja kurang lebih 1 jam sejak 08.00 – 09.00 pagi waktu Paniai.
Klasifikasi dinas – dinas terkait yang bekerja aktif
sesuai jam dinas kerja yaitu Dinas Kesehatan. Tiga dinas tersebut para pegawai
negeri sipil bekerja selama 6 hingga 7 jam kerja. Dinas – dinas tersebut
dikategorikan etos kerja dan kedisplinan kerja yang tinggi, namum dipertanyakan dalam hal
pelayanan publik kepada masyarakat sipil, misalnya dinas kesehatan. Disana
jaminan mutu kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak menjamin adanya.
Hasil kelompok
pemalas kerja muncul karena ula dari kepala dinas atau (KADIS) instansi terkait.
KADIS ada setelah Bupati dan Wakil nampak di wilayah perkantoran. Akibatnya
adalah anggota instansi terkait apatis dengan pemimpin mereka dan terjadi
adanya kecemburuan pembagian job proyek yang nampak dilingkaran instansi terkait.
Selain ini lingkaran legislatif, dari periode ke
periode pada pemilihan DPR dilakukan secara aturan nasional untuk guna meningkatkan
pembangunan. Kasus adalah kemana orang – orang yang terpilih menjadi anggota
legislatif. Hasil membuktikan bahwa bupati dan wakil bupati serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paniai tidak pernah menetap dilingkungan
wilayah mereka. Hanyalah ada kehidupan berfoya – foya dari kota atau daerah
lain diatas penderitaan kelompok miskin yang merajalela di Paniai.
Data fakta statistik menyebutkan kabupaten Paniai termasuk
daerah kemiskinan terbesar urutan kedua di Provinsi Papua. Dana otonomi khusus
tidak pernah disalurkan dengan baik mengakibatkan masyarakat hidup dibawah
garis kemiskinan. Selain ini pembangunan di kabupaten Paniai tak ada
perkembangan sama sekali dari waktu ke waktu. Pemimpin –pemimpin tersebut ada
ketika sidang anggaran tiba demi menyelamatkan kepentingan raja – raja kecil di
Paniai.
Disini diuraikan bahwa terdapat dua jenis pemimpin
cerdas yaitu pemimpin cerdas yang bisa membawah perubahan dan pemimpin cerdas
saja.
Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak
diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat
menghambat keberanian. Keberanian menjadi satu faktor penting dalam
kepemimpinan berkarakter,termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi
risiko.Kepemimpinan berkarakter (risk taker) bertentangan dengan ciri-ciri
kepemimpinan populis tidak berani mengambil resiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan
dan politik populis atau pencitraan lain.
Paniai sudah memiliki beberapa mantang bupati dan tiap
bupati tidak menghasilkan perubahannyan sendiri-sendiri. Bupati pertama, kedua
ketiga keempat sampai saat sekarang ini tidak membawah perubahan besar bagi
masyarakat sipil dan daerah yang mereka pimpin. Orang – orang pertama dalam sejarah yang ada di Paniai
terus mengkaderkan pemimpin tak kreatif dan inovatif. Hasil lapangan
membuktikan pembangunan lumpu total baik membangun pembangunan fisik maupun non
fisik di wilayah otonom daerah kabupaten
gagal menjadi wilayah mandiri dan perubahan.
Sayang hingga bupati ke-berapa zaya tidak tahu (Visi
dan Misi Awetako Ena Agapida) membawah hal buruk yang tampak belum berubah, yaitu:
pemerkosaan, pembunuhan masyarakat, otonomi khusus kabupaten gagal, masuk perusahan
asing illegal, produksi tambang illegal, nampak ilegalloging, pelanggaran HAM, gizi
buruk, lebih parah kemiskinan negeri Kabupaten Paniai ini. Akankah semuanya
jadi warisan abadi? saatnya ada perubahan yang menyeluruh untuk menjawab slogan
yang disusun dalam kampanye politik, semboyang” hari esok lebih baik dari
kemarin” seharusnya bisa di implementasikan secara proporsional.
Artinya pemerintahan yang ada berniat memberantas
semuanya, seharusnya fiat justitia preat mundus-hendaknya hukum ditegakan walaupun
dunia harus binasa (Ferdinand I,1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK,
Pengadilan Tipikor, KY, hingga satgas pemberantasan Mafia), korupsi, pelanggaran
HAM, kemiskinan pun hilang. Tepatnya seolah-olah hilang, realitasnya, hukum
dengan segala perkuatannya di kabupaten Paniai ini hanya mampu membuat berbagai
ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakan hukum.
Quid leged sine moribus (roma)-apa artinya hukum tak
disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya
jika moral pejabatnya rendah berakhlak buruk,dan bermental pencuri
pembohong, dan pemalas?
Keberanian : meminjam teori bill newman tentang elemen
penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang
manajer biasa adalah keberanian (The 10 lawof leadership). Keberanian harus didasarkan
pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima resiko
apapun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat
timbul dari visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang di
perjuangkan.
Keberanian muncul dari kepribadian yang kuat, sementara
keraguan datang dari kepribadian yang goyah, kalau keberanian lebih
mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan diluar diri pemimpin kepentingan
rakyat keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
Korelasinya dengan keberanian memberantas kegagalan
otsus, pemerintahan berjalan yang dipilih lebih dari 90 persen rakyat
kenyataanya masih memipmpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu
memimpinnya.
Memang, secara alamiah, individu atau organisasi
umumnya akan bersifat konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang beradah
dalam posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun dalam konteks kegagalan
otsus yang kian menggurita, tersisa pertanyaan apakah pemimpin sekarang sampai
2018 mampu membawah negeri Kabupaten Paniai ini betul-betul terbebas dari KKN,
Pelanggaran HAM, kegagalan otonomi kabupaten dan kemiskinan.
Pertanyaan lebih substansial: apakah pemerintahan
sekarang tetap komitmen perubahan ? atau justru ide perubahan gagal sayang di
canangkan (2012) hanya slogan kampanye kerena ketidaksiapan menerima
resiko-resiko perubahan? Terakhir, apakah pemerintahan sekarang dapat di pandang
sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian
teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko atau justru
menjalankan pemimpin populis dengan segala pencitranya?
Paniai perlu pemimpin visioner dengan impian besar, berani
membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin
tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaaran akan perubahan. Perubahan adalah
hal tak terelakan. Sebab, setiap individu, organisasi dan bangsa yang tumbuh akan
selalu ditandai oleh perubahan-perubahan signifikan. Di Provinsi Papua ini
telah lahir beberapa pemimpin bupati yang berkarakter dan membawah perubahan
bagi negerinya, berani mengambil keputusan demi menyejaterahkan rakyatnya.
Pulau Jawa Provinsi Jawa Barat ada beberapa kabupaten membangun pembangunan
dari pertanian, paniai pun harus mengambil hikma dari pulau Jawa Barat. Apa
fungsi studi banding maupun pelatihan pembangunan setiap tahun? Masyarakat
semakin menderita kesehatan, pendidikan dan perekonomian pun meningkat
muncullah kemiskinan. Pemerintah harus mengenal sumber daya alam yang ada
supaya pembangunan yang ketertinggalan dan kemiskinan harus memberantas. Letak
geografis menandakan Paniai harus membangun dari perikanan air tawar karena
sumber daya alam sudah sediakan bagi
tinggal pengelolaannya.
Paniai bisa harus lebih baik. Oleh karena itu, semoga
kepemimpinan sekarang membawah (pencerahan),
artinya pencanangan pemberantasan kegagalan Otsus, kemiskinan bukan sekedar
retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita harap
kasus pelanggaran HAM, kemiskinan dan perilaku penyelenggara kabupaten yang
suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi kabupaten
ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Paniai tetap berharap agar bupati dan wakil
bupati sekarang bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri kabupaten paniai.
Sayangnya adalah pembantu bupati dan wakil bupati juga
orang dalam komplotan yang sama. Hasil produk – produk yang lama, orang – orang
yang tidak kreatif, inovatif dalam proses masalah yang ada tadi. Selama kelompok–kelompok ini masih
ada di lingkungan PEMKAB Paniai tak akan membawah perubahan bentuk
apapun. Bukan kata pesismis melainkan wajah yang lama banyak pengalam karakter
korup.
Bukti kasus : selama lima tahun lalu
dana BLK senilai Rp. 2 miliar saiapa gunakan dan dana ini diberdayakan kepada
siapa?. Orang / pelaku korupsi KKN dana BLK ini masih mengangkat pejabat kepala
dinas di pemerintahan sekarang. Ini yang nyata dilapangan, orang yang sama tak ada perubahan nyata.
Akan Bersambung hal ...............
Post a Comment